Gresik [Radarjatim.co ~ Hari ini Rabu, 16/06/2021, adalah agenda mendengarkan keterangan saksi dari pihak Pemohon, Yang diwakili oleh Novantoro, Ketua LPB (Lembaga Pemantau Birokrasi) Gresik yang menerima pengaduan dari Kaur Perencanaan dan Suwardi (warga desa Kambingan) yang juga salah satu tokoh masyarakat desa setempat.
Sidang di gelar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jalan Raya Ir. H. Juanda No. 89 Gedangan Sidoarjo Jawa Timur, atas kasus pemberhentian sepihak oleh Kades Kambingan Cerme Gresik, Iskandar kepada Kaur Perencanaan Desa Kambingan Cerme Gresik.
Kasus ini bermula saat ada demo oleh warga Dusun Karangan Desa Kambingan Cerme hari Sabtu malam Minggu, 21/11/2020, bertepatan saat itu di Kantor Desa juga ada pembagian dana terkait covid-19. Aksi demo itu dilakukan warga karena melihat unggahan video oleh seseorang di Grup WA RT/RW desa, yang konten di dalam video tersebut ada sosok Kaur Perencanaan (masih memakai busana muslim lengkap) dengan seorang Laki-laki (yang disebutkan oleh warga dalam keadaan telanjang) di sebuah ruangan. Sehingga membuat warga dusun tersebut menuntut sang Kaur Perencanaan untuk mengundurkan diri.
Akibat dari aksi demo oleh warga tersebut, kemudian selang beberapa hari Kasun Desa meminta kepada Kaur Perencanaan untuk tidak masuk kantor Pemerintahan Desa lagi dengan dalih menghindari amukan warga.
Karena merasa di dzolimi dengan diberhentikan secara sepihak oleh Kades Iskandar, maka tanggal 26/11/2020, Kaur Perencanaan di dampingi oleh Suami mendatangi Kantor LSM LPB (Lembaga Pemantau Birokrasi) Kabupaten Gresik yang di Ketuai oleh Novantoro. Dengan maksud untuk mengadukan perihal pemecatan sepihak oleh Kades kepada dirinya, termasuk soal dirinya yang tidak pernah menerima SK setelah dirinya terpilih melalui tes Penjaringan Perangkat Desa (P3D). Sekaligus memberikan surat kuasa pendampingan kasusnya kepada Ketua LSM LPB, Novantoro.
Kemudian tanggal 27/11/2020 oleh Ketua LPB Novantoro, Kaur Perencanaan diajak menghadap kepada Kabid Pemerintahan DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) Kabupaten Gresik Bp Muchid, untuk mengadukan perihal pemecatan dirinya yang tidak sesuai Prosedur atau SOP. Karena dirinya tidak pernah diberikan SP 1, SP 2 maupun SP 3, tiba-tiba langsung dipecat atau diberhentikan oleh Kades.
Selanjutnya Novantoro selaku Ketua Lembaga Pemantau Birokrasi yang menerima Surat Kuasa dari Kaur Perencanaan, pada tanggal 30/11/2020, bersurat kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat, DPMD, Camat serta Kades Kambingan, Iskandar. Agar Kades dipanggil dan Kaur Perencanaan diberikan kesempatan untuk dapat berkomunikasi kedua belah pihak seperti semula.
Tapi alangkah kagetnya Kaur Perencanaan karena dua hari setelah Ketua LPB bersurat kepada Bupati dan Inspektorat belum melakukan pemanggilan kepada sang Kades Iskandar, dirinya ternyata menerima surat pemberhentian dari Sang Kades sekaligus menerima SK Pengangkatannya sebagai Kaur Perencanaan Desa Kambingan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik (Mad). Bersambung
