Surabaya ,Radarjatim.co – Rencana pemerintah untuk menerapkan Pajak Pertahanan Nilai (PPN) sembako dan pendidikan ditolak oleh Wakil Ketua DPD Demokrat Jawa Timur Samwil
Kebijakan itu dinilai tidak tepat dan membuat masyarakat kecil terpuruk saat pandemi Covid 19. “Pajak pendidikan dan sembako masih tidak relevan dg kondisi masyarakat saat ini suasana ekonomi turun sebab covid 19,” tutur Samwil i, Kamis (17/6/2021).
Ia menambahkan seharusnya pada masa Pendemi Covid 19, pemerintah memberikan subsidi kepada para petani dan sektor pendidikan. Sehingga, harga sembako di pasaran bisa stabil dan menguntungkan masyarakat kecil.
“Subsidi pendidikan bisa diberikan saat proses belajar mengajar dengan sistem daring terutama memberikan pendidikan dan kuota internet gratis tidak Malang membebani dengan PPN,” tambahnya.
Politisi Dem9krat dari Dapil Gresik-Lamongan itu berharap pemerintah membatalkan rencana untuk memberikan pajak pada sektor tersebut.
Pemerintah harus mendengarkan hati nurani rakyat, yang merasa keberatan karena pada Covid 19 sangat memukul masyarakat kecil baik di segala bidang.
“Pemerintah harus peka dan melihat situasi kebatinan masyarakat kecil. Mereka sudah sangat menderita dan membutuhkan bantuan, bukan malah dibebani pajak,” tambahnya lagi.
Untuk diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani berencana menerapkan kebijakan PPN sembako dan pendidikan. Kebijakan itu ditentang masyarakat karena dinilai makin membuat ekonomi rakyat kecil terpuruk (HR)
