Surabaya||Radarjatim.co – DPRD Surabaya melalui agenda Panitia khusus (Pansus) Laporan pertanggungjawaban (LKPJ)
DPRD Surabaya menggelar rapat dengan Dinas perindustrian dan tenaga kerja (Disnaker) kota Surabaya terkait program walikota Surabaya dalam pengentasan pengangguran di kota Surabaya.
aning Rahmawati Anggota Pansus dari Fraksi PKS memberikan keterangan bahwa laporan yang membuat angka Tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang dikatakan turun drastis dari angka 9,79% menjadi 4,91% pada tahun 2024 atau setara dengan 70.000 orang, menurutnya sangatlah aneh karena validasi yang dilakukan Disnaker hanya melalui kader Surabaya hebat (KSH) dalam kajiannya.
Sementara program KSH tidak pernah mendapatkan pelatihan khusus untuk melaksanakan survey pengangguran dan hasil survey KSH. dan anggka pengangguran 72.000 orang hampir sama dengan BPS dimana data BPS masih belum ada no telp meski sudah BNBA (By name By Address) pungkas Aning. Sabtu ( 12/04/2025)
Dari data Bappedalitbang ujar Aning saat LKPJ bahkan menyampaikan belum ada data riil sebagaimana Dinsos punya data riilkemiskinan yang di Up date melalui Musbangkel
Jadi saya berharap hal ini perlu di evaluasi sehingga data pengangguran di kota Surabaya betul betul clear di lapangan
Sehingga inventensi yang di buatpun bisa tepat ,ulasnya.
Perlu adanya aksi nyata atau aksi riil dari Pemkot kota Surabaya,dari 72.000 orang pengangguran, Disnaker hanya bisa memfasilitasi 7047 orang untuk disalurkan ke seluruh perusahaan yang ada diwilayah kota Surabaya.
Hal ini juga angka dari 7047 orang juga semuanya tidak berbasis dari angka 72.000 orang angka pengangguran.
Aning Rahmawati juga menegaskan jika di luar ada 38.000 lulusan SMA/SMK yang juga menjadi fokus Disnaker dan belum ada intervensi serta belum di singkronkan dengan data 72.000 orang maka bisa jadi 38.000 orang diluar dari 72.000 orang bisa jadi 38.000 orang diluar 72.000 orangatau didalamnya . Ini perlumenjadikan perhatian khusus terkait dengan data ,disisi lain ada lulusan PTN/PTS dikota Surabaya dengan KTP Surabaya juga belum masuk di data Disnaker.
Ditinjau dari segi Anggaran yang nilainya hanya 10,3 Milliar tidak nampak dari keseriusan dari Pemkot kota Surabaya.
Karna hal ini tidak sebanding dengan jumlah pengangguran yang harus di entaskan .
Aning menjelaskan bahwa salah satu program Pemkot Surabaya hal ini Walikota Surabaya dalam jabatan visi misinya maka roadmapnya harus jelas.
Dalam waktu 5 Tahun kedepan RPJMD harus bisa menjawab sehingga anggaran dalam APBD setiap tahunnya bisa terukur
bisa mengentaskan sampai berapa persen,yang lebih penting lagi adalah validasi data oleh Disnaker agar intervensinya juga tepat dan akurat” pungkasnya.
(BSK)
