RADARJATIM.CO ~ Program Makan Bergizi Gratis atau MBG menjadi salah satu kebijakan paling ambisius pemerintah saat ini. Sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025, program ini dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas gizi anak sekolah dan kelompok rentan sebagai fondasi pembangunan manusia menuju Indonesia Emas 2045. Gagasan ini pada dasarnya tepat dan mendesak. Namun pelaksanaannya sejak awal memperlihatkan jurang yang lebar antara ambisi kebijakan dan kesiapan sistem di lapangan.
Hingga September 2025, pemerintah mencatat sekitar 22,7 juta penerima manfaat yang dilayani melalui 7.644 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Target yang dipasang jauh lebih besar, yakni menjangkau 82,9 juta penerima dengan dukungan 32.000 satuan layanan pada akhir tahun. Persoalannya, dari total anggaran sebesar Rp 71 triliun, baru sekitar Rp 13 triliun atau 18,3 persen yang berhasil disalurkan. Rendahnya penyerapan ini tidak bisa dibaca sekadar sebagai masalah administrasi, melainkan sebagai tanda adanya hambatan struktural dalam perencanaan dan eksekusi program.
Masalah pelaksanaan MBG terlihat bahkan di wilayah dengan akses logistik relatif baik. Sejumlah satuan layanan menghadapi keterlambatan pencairan dana, proses pengadaan yang tersendat, serta distribusi makanan yang tidak efisien. Dampaknya bukan hanya keterlambatan layanan, tetapi juga penurunan kualitas. Dalam beberapa pekan terakhir, lebih dari 1.000 siswa di Jawa Barat mengalami keracunan makanan. Sejak program berjalan, jumlah anak yang terdampak tercatat melampaui 6.400 orang.
Hasil pemeriksaan laboratorium menemukan bakteri berbahaya seperti E. coli, Salmonella, dan Bacillus cereus. Investigasi pemerintah mengungkap berbagai kelalaian, mulai dari dapur yang belum tersertifikasi, makanan yang sudah tidak layak konsumsi, hingga prosedur memasak yang tidak konsisten.
Jika kegagalan semacam ini terjadi di daerah yang relatif siap, risiko yang lebih besar mengintai ketika program diperluas ke wilayah terpencil dengan pengawasan terbatas dan rantai pasok yang lebih rapuh. Program yang bertujuan memberi gizi seharusnya tidak berubah menjadi ancaman kesehatan. Di titik inilah pertanyaan tentang kecepatan perluasan menjadi relevan. Dorongan untuk segera menjangkau puluhan juta penerima justru berpotensi memperbesar risiko ketika fondasi tata kelola belum kokoh.
Persoalan MBG juga berdampak lebih luas pada perekonomian. Penyaluran anggaran yang lambat ikut menahan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Hingga Juni 2025, pemerintah baru menyalurkan sekitar Rp 4,4 triliun atau 2,6 persen dari total anggaran MBG. Akibatnya, efek pengganda dari belanja pangan, logistik, dan tenaga kerja belum terasa signifikan. Kementerian Keuangan mengakui bahwa rendahnya penyerapan belanja pada sejumlah program besar telah mengurangi likuiditas dan menunda transmisi fiskal. Kondisi ini turut berkontribusi pada revisi turun proyeksi pertumbuhan ekonomi 2025 ke kisaran 4,8 persen.
Besarnya anggaran MBG menjadikannya salah satu program sosial dengan bobot fiskal paling berat. Nilainya mencapai lima hingga enam kali lipat dibandingkan Program Indonesia Pintar. Skala sebesar ini menuntut ketepatan sasaran yang tinggi. Namun pendekatan universal justru memunculkan persoalan keadilan dan efisiensi. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional 2024 menunjukkan bahwa kurang dari 3 persen anak mengalami ketidakamanan pangan parah. Bahkan di kalangan rumah tangga miskin, angkanya berada di kisaran 6 hingga 7 persen. Temuan ini tidak meniadakan persoalan gizi, tetapi menunjukkan bahwa pendekatan universal berisiko mengalirkan sumber daya ke kelompok yang sebenarnya tidak membutuhkan, sementara kelompok paling rentan justru berpotensi terabaikan.
Dalam situasi seperti ini, pemerintah perlu mempertimbangkan fase konsolidasi sementara. Langkah tersebut bukan bentuk kemunduran, melainkan koreksi kebijakan yang rasional. Perluasan program dapat ditahan untuk memberi ruang evaluasi terhadap standar keamanan pangan, mekanisme pengawasan, dan ketepatan sasaran. Selama masa ini, MBG dapat difokuskan pada anak-anak yang paling berisiko mengalami kekurangan gizi, misalnya yang tercantum dalam Daftar Terpadu Sosial Ekonomi Nasional atau yang bersekolah di sekolah rakyat. Pendekatan bertahap semacam ini sejalan dengan pengalaman kebijakan sosial Indonesia sebelumnya, seperti Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai, yang diuji dalam skala terbatas sebelum diperluas secara nasional.
Model pelaksanaan MBG juga layak ditinjau ulang. Struktur yang sangat terpusat belum tentu sesuai untuk negara sebesar dan seberagam Indonesia. Di berbagai negara, program makan sekolah justru dikelola secara lebih desentralistik dengan melibatkan sekolah, orang tua, dan komunitas lokal. Jepang, misalnya, menempatkan sekolah dan orang tua sebagai bagian dari pengawasan harian, sementara Brasil mewajibkan sebagian bahan baku berasal dari petani kecil setempat. Pendekatan berbasis komunitas semacam ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal dan memperkuat kepercayaan sosial.
MBG pada dasarnya merupakan investasi sosial yang menjanjikan karena menghubungkan gizi, pendidikan, dan produktivitas dalam satu kerangka pembangunan manusia. Namun ambisi sebesar ini hanya akan menghasilkan dampak jika ditopang oleh tata kelola yang disiplin dan berbasis bukti. Memberi makan anak bukan sekadar soal besarnya anggaran, melainkan tentang memastikan setiap makanan aman, tepat sasaran, dan dikelola secara akuntabel. Tanpa koreksi yang serius, MBG berisiko menjadi contoh mahal bagaimana niat baik dapat kehilangan makna ketika presisi dan kesiapan diabaikan.
