RADARJATIM.CO. ~ Secara bahasa, hadiah adalah suatu pemberian yang dapat berupa uang, barang, ataupun jasa. Dalam hukum pidana, pemberian hadiah tidak selalu dianggap sebagai tindak pidana tetapi terdapat batasan yang menjadikan pemberian hadiah tersebut dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana.

Pemberian hadiah dapat dianggap menjadi tindak pidana jika pemberian hadiah tersebut memenuhi unsur gratifikasi. Menurut pakar hukum pidana Prof. Harkristuti Harkrisnowo, gratifikasi adalah pemberian uang, barang, atau bentuk lain yang diterima oleh Pegawai Negeri, Pejabat Publik, atau pihak lain yang berkepentingan dengan jabatan yang mereka pegang untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang berkaitan dengan posisi atau pekerjaan seseorang. Hadiah tersebut diberikan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan atau diharapkan dari penerima hadiah sehingga berpotensi menimbulkan perbuatan penyalahgunaan wewenang atau korupsi.

Regulasi terkait pemberian gratifikasi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan rincian sebagai berikut :

1. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi “Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).”

2. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.”

3. Pasal 12 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi “Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

c. Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;

d. Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi Advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;

e. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

f. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah g. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

h. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

i. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau

j. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.”

Dari penjelasan terkait gratifikasi dalam 2 pasal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa gratifikasi adalah hadiah yang diberikan kepada pegawai negeri atau seseorang yang mempunyai jabatan dengan tujuan untuk memengaruhi tindakan penerima hadiah secara melanggar hukum. Sehingga memberikan hadiah kepada pejabat negeri dianggap sebagai suatu perbuatan tindak pidana dan dapat dikenakan sanksi pidana jika pemberian tersebut memenuhi unsur sebagai berikut :

a. Hadiah tersebut diberikan kepada:

Pegawai negeri, atau

Penyelenggara negara

b. Perbuatannya:

Menerima hadiah, atau

Menerima janji

c. Objeknya:

Dapat berupa hadiah, atau

Dapat berupa Janji

d. Dengan maksud:

bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkannya agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Sebagai penutup harap diperhatikan bahwa memberikan hadiah kepada pejabat berpotensi mengakibatkan pelanggaran hukum, terutama jika hadiah tersebut diberikan dengan maksud tertentu berkaitan dengan jabatan atau fungsi pejabat tersebut. Penting untuk mengerti tentang batasan-batasan sehingga dapat mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

(Sumber : Chazawi, Adami. 2005. HUKUM PIDANA MATERIIL DAN FORMIL KORUPSI DI DI INDONESIA. Edited by Inddro wahyudi, setiono. setyorini, yuyut. basuki. Cetakan ke. malang: bayumedia publishing. h.186)

Penulis: Yenti Khofifah Nilam Sari, Rezky Aulia Rahman, Amelda Eka Prastia (Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang) peserta Magang COE Asisten Advokat Batch III di Kantor Hukum Iwan & Partners

Dosen Pembimbing Lapang: Nurita Eka Pratiwi, S.H.

Pendamping Dosen Pembimbing Lapangan: Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum