Surabaya | radarjatim.co — Proyek pengerjaan box cover di Jalan Bulak Rukem Timur II, Kecamatan Bulak, Surabaya, menjadi bukti nyata betapa bobroknya pengelolaan pembangunan di lapangan. Penuh omongan, ngobrol, dan berpotensi memakan korban. Semua dilakukan seolah-olah tanpa rasa takut terhadap hukum dan tanpa pengawasan yang berarti dari Dinas terkait. Selasa (24 Juni 2025).
Temuan tim investigasi liputan Hukum Indonesia di lokasi proyek sungguh-sungguh mencengangkan: pekerja tanpa Alat Pelindung Diri (APD), pengerjaan dilakukan di tengah mangkuk air gorong-gorong yang belum dikeringkan, dan proses pengurukan dilakukan secara serampangan. Tanah tampak tidak padat, berisiko ambles, dan tidak memenuhi standar konstruksi.
Lebih fatal lagi, alat berat yang digunakan diduga telah merusak pipa saluran air milik PDAM. Akibatnya, aliran air bersih ke sejumlah rumah warga terputus. Warga terpaksa menanggung dampak akibat ulah kontraktor yang disewakan dan seolah-olah kebal dari sanksi. Pemerintah Kota Surabaya terkesan membiarkan, seolah-olah lebih sibuk mengejar citra daripada menjaga kualitas pembangunan.
Ironisnya, ketika dikonfirmasi, pelaksana proyek justru terang-terangan mengakui bahwa pekerjaan tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Ini adalah pengakuan yang sangat serius dan seharusnya langsung dilaporkan oleh Dinas PU dan Inspektorat Kota. Sayangnya, hingga kini tidak ada reaksi yang berarti.
Lebih jelasnya lagi, proyek ini tidak dilengkapi papan nama proyek sebagaimana diwajibkan oleh Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Nomor 70 Tahun 2012. Ini tidak sekadar pelanggaran administratif, tetapi menunjukkan kuatnya adanya niat untuk menutupi informasi penting kepada publik, mulai dari nilai anggaran, sumber dana, hingga siapa pihak pelaksananya. Lalu, apa yang sedang disembunyikan?
Pertanyaan publik semakin tajam: di mana fungsi pengawasan Pemerintah Kota Surabaya? Di mana Dinas PU? Di mana Inspektorat? Jika pembiaran terhadap proyek semacam ini terus terjadi, maka bukan hanya kualitas infrastruktur kota yang terancam, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.
Wali Kota Eri Cahyadi harus sadar: pencitraan melalui slogan “Surabaya Maju” tidak cukup bila di lapangan yang terjadi justru mundurnya etika pembangunan. Proyek amburadul ini bukan hanya bentuk kejahatan, tetapi potensi korupsi anggaran, dan bentuk nyata pengkhianatan terhadap hak-hak rakyat Surabaya.
Dalam waktu dekat, redaksi liputan Hukum Indonesia menyatakan akan melaporkan secara resmi temuan lapangan ini kepada BPK, Ombudsman, dan Aparat Penegak Hukum, demi menjaga transparansi dan menuntut pertanggungjawaban.
Jika tidak ada tindakan tegas, maka publik berhak mengutip bahwa ada kolusi, pembiaran, bahkan keterlibatan oknum pejabat di balik proyek rusak ini.
Warga Surabaya tidak butuh janji manis. Warga membutuhkan keadilan dan pembangunan yang berkualitas. Jangan jadikan kota ini ladang bancakan proyek.
(Sumber: Liputan hukum Indonesia)
