MADIUN-Radarjatim.co ~ Potret kemandirian sekaligus kritik sosial tersaji di lereng Wilis. Puluhan warga RT 31 RW 07 Desa Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, akhirnya memilih bergerak sendiri. Tak ingin terus berkubang dalam jalan yang sulit dilalui, mereka sepakat melakukan iuran swadaya untuk memperbaiki akses utama desa yang mengalami kerusakan parah pada Kamis (09/04/2026).
Aksi penggalangan dana ini lahir dari kegelisahan kolektif. Bagi warga, jalan tersebut bukan sekadar jalan biasa, melainkan urat nadi ekonomi dan akses pendidikan anak-anak mereka.
Tokoh masyarakat setempat, Darsiyanto, menegaskan bahwa gerakan ini murni berangkat dari niat tulus warga agar aktivitas transportasi kembali lancar. Namun, di balik semangat gotong royong itu, terselip nada kekecewaan yang mendalam terhadap pemerintah desa.
“Tujuan kami hanya satu, supaya jalan ini mudah dilalui karena ini akses utama. Kami sangat menyayangkan kenapa jalur ini tidak menjadi prioritas utama perbaikan dari pihak desa,” ungkap Darsiyanto.
Konfirmasi Perangkat Desa Melalui Pesan Singkat.
Merespons aksi swadaya tersebut, pihak Pemerintah Desa Kare melalui seorang perangkat desa, memberikan penjelasan melalui pesan singkat WhatsApp. mengklaim bahwa jalur tersebut sebenarnya sudah masuk dalam radar pembangunan melalui mekanisme Musyawarah Desa (Musdes).
“Untuk Jalan Kaneman yang dimaksud, memang sudah masuk skala prioritas tahun ini. Pengerjaannya hanya menunggu cuaca baik agar hasilnya maksimal dan tidak boros anggaran karena risiko kerusakan saat hujan,” jelasnya.
Pengerjaan Rampung Secara Swadaya
Meski pihak desa berdalih menunggu cuaca, warga memilih tidak berpangku tangan. Hingga berita ini diturunkan, pengerjaan perbaikan jalan secara swadaya tersebut dilaporkan telah selesai sepenuhnya.Dan di informasikan akan berlanjut ke lokasi jalan selanjutnya.
Berdasarkan informasi di lapangan, warga berhasil memperbaiki jalan dengan dimensi panjang kurang lebih 40 meter dan lebar 3,20 meter. Fenomena iuran mandiri di RT 31 ini menjadi sinyal kuat bagi pemerintah daerah tentang urgensi percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan, terutama pada jalur-jalur vital masyarakat.
