Gresik || Radarjatim.co – Keresahan warga Dusun Tanggulangin, Desa Ganggang, Kecamatan Balongpanggang memuncak, pasalnya ketika ada pengakuan warga yang ingin mengikuti rapat dengar pendapat terkait konflik fee provider justru diusir oleh Kepala Desa (Kades) H. Awi. Kejadian ini memicu berbagai spekulasi Warga Dusun Tanggulangin, dari munculnya ketidakpercayaan serta mempertanyakan transparansi Kepala Desa Ganggang, banyaknya warga yang merasa haknya untuk berpartisipasi dalam pembahasan masalah lingkungan dan masyarakat telah dibungkam bahkan diabaikan.
Menurut keterangan sejumlah warga, mereka datang ke balai desa dengan harapan dapat menyampaikan aspirasi dan mendapatkan penjelasan terkait pengelolaan fee provider yang selama ini menjadi pertanyaan. Namun, sesampainya di lokasi, Kades H. Awi justru meminta mereka untuk meninggalkan ruangan dengan alasan yang belum jelas.
“Kami datang baik-baik, ingin tahu bagaimana uang fee provider itu digunakan. Tapi, Pak Kades malah marah-marah dan menyuruh kami keluar,” ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Kejadian ini sontak memicu reaksi keras dari berbagai pihak. Beberapa tokoh masyarakat setempat menyayangkan tindakan Kades H. Awi yang dianggap tidak transparan dan tidak menghargai hak warga. Mereka mendesak agar pemerintah daerah segera turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini dan memastikan pengelolaan dana desa dilakukan secara akuntabel.
“Seharusnya Kades itu terbuka kepada warganya. Kalau memang tidak ada yang ditutupi, kenapa warga yang ingin ikut rapat malah diusir?” kata tokoh masyarakat setempat.
H. Awi Kepala Desa Ganggang ketika dimintai klarifikasi menyampaikan bahwa masalah mengenai konflik fee provider sudah selesai dengan mengadakan rapat musyawarah antar pemangku pemerintah dari RT/RW, Kasun Tanggulangin, Tokoh Masyarakat hingga Kepala Desa.
Mengenai persoalan pengusiran dirinya mengakui, namun tidak ada niatan mengusir, hanya saja dalam rapat tersebut hanya dihadiri tamu khusus undangan, diluar itu dimohon untuk menunggu hasil.
“Tidak ada pengusiran, cuma rapat hanya dihadiri tamu undangan, saya menghimbau supaya menunggu, berita acara sudah kita sampaikan ke RT/RW masing-masing atau bisa ke Kepala Dusun Tanggulangin, intinya sudah selesai mengenai konflik fee provider,” Ungkapnya.
Dalam keterangan tersebut intinya, Kepala Desa Ganggang merasa konflik mengenai fee provider sudah selesai, dan ia meminta agar warga berkoordinasi dengan RT/RW atau Kasun masing-masing, Kamis (27/11/2025).
Berdasarkan narasumber warga Dusun Tanggulangin memberikan tuntutan, diantaranya :
1. Meminta Transparansi Kepala Desa tentang Fee jaringan provider Wi-Fi yang ada di Desa.
2. Provider yang tidak bersedia memberikan Fee ke Desa, segera cabut tiang-tiangnya.
3. Cukup provider yang sudah ada, tidak perlu menambah lagi karena semakin Ruwet Lingkungan.
4. Provider yang sudah ada sebelum my Republik harus memberikan Fee, kalau tidak mau segera Cabut aja.
5. Kami meminta agar ditemukan dengan para pimpinan provider untuk melakukan Negosiasi sendiri, jangan main dibawah Meja.
6. Dengan anggaran 50.000.000, kami meminta agar bisa di akses semua Warga masyarakat.
7. Masyarakat meminta agar kepala Desa menjalin kerjasama dengan Perangkat dibawahnya secara transparan, tidak ada yang disembunyikan. Masak kegiatan pemasangan provider Wi-Fi di Dusun Tanggulangin mulai RT, RW, Perangkat, dan BPD tidak ada tau.
Warga Dusun Tanggulangin hanya meminta agar segala sesuatu yang berhubungan dengan kenyamanan bahkan kesejahteraan masyarakat dilakukan secara terbuka atau transparan, jangan ada bisnis dibalik kebijakan, apalagi pada akhirnya masyarakat lah yang menjadi korban, apabila terjadi polemik hingga warga merasa terganggu.
Kasus ini menjadi sorotan tajam di tengah upaya pemerintah untuk mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Diharapkan, kejadian di Desa Ganggang ini dapat menjadi pelajaran bagi seluruh kepala desa agar lebih terbuka dan akuntabel dalam menjalankan roda pemerintahan.
(Red)
