Surabaya | radarjatim.co- Komisi C DPRD Kota Surabaya menerima pengaduan warga penghuni Apartemen puncak Kertajaya terkait persoalan yang sudah cukup lama berlangsung lebih dari 15 tahun,komisi C langsung menggelar rapat dengar pendapat (hearing).
Rapat dipimpin langsung ketua komisi C DPRD kota Surabaya Eri Irawan dan dihadiri lurah keputih,OPD Dinas perumahan rakyat dan kawasan pemukiman serta pertanahan (DPRKPP),Bagian Hukum pemkot Surabaya,Camat Sukolilo, pengelola Apartemen, Rabu (2/7/2025)
Perwakilan warga Apartemen Sherly Suteja dengan tegas ia menjelaskan keluhannya bahwa warga telah berupaya memenuhi syarat administrasi pada bulan mei 2025.namin selalu mendapat pengembalian berkas dengan alasan kekurangan dokumen teknis dan catatan administrasi.
Menurutnya sertifikat laik fungsi (SLF) dan akta pemisahan (AJB) yang menjadi hak warga tidak kunjung rampung, meski Apartemen tersebut sudah berdiri lebih dari 15 Tahun ” kami ini pemilik sudah melunasi Apartemen ini,tapi sampai hari inii tidak pegang surat SHM nya Rumah susun,kami seperti ini seperti buta,tidak tahu sampai mana progresnya ” keluhnya.
Di sisi masalah lain mencuat kebijakan parkir yang dikeluhkan warga, Shania perwakilan pengelola Apartemen puncak Kertajaya mengakui bahwa pihaknya menetapkan tarif parkir tiga bulan bayar dimuka bagi pemilik dan satu bulan bagi penyewa.
Kebijakan ini dilakukan karna banyak kendaraan yang sudah mangkrak rusak diarea parkir,sehingga menganggu estetika dan ketersediaan lahan parkir namun kebijakan ini menambah beban tambahan bagi para penghuninya.
Anggota DPRD komisi C Siti Maryam menilai bahwa alasan pihak pengelola terlalu mengada ada, ia juga menyoroti ketidak wajaran sistim pembayaran parkir, sistim pembayaran nya dimuka dan sistim penerapannya bermasalah,parkir aja sudah jadi masalah padahal warga sudah menunggu haknya sertifikat belasan tahun belum selesai.
ini tidak masuk akal” pungkasnya. Ketua komisi C Eri Irawan membeberkan fakta yang sangat mencengangkan bahwa bukan hanya Apartemen puncak Kertajaya yang bermasalah ada 6, seluruh Apartemen di bawah Groub puncak terindikasi mengalami kasus serupa.
Mulai dari puncak Kertajaya,puncak Dharma usada puncak permai,puncak Bukit Dharma Golf,hingga puncak CBD, semua tidak memiliki AJB dan SHM rumah susun,ribuan warga hanya memegang surat perjanjian jual beli (PPJB) saja tanpa ada kepastian hukum atas kepemilikan unit mereka.
Eri Irawan menegaskan ke pada pihak pengelola Apartemen,ia memberikan tenggat waktu kepada pengelola untuk segera menyelesaikan pemenuhan SLF bersyarat dalam waktu 30 hari,hingga tanggal 1Agustus 2025 .setelah itu proses pertelaan. sampai pengesahan Akta pemisahan harus segera tuntas agar warga bisa mendapatkan sertifikat Hak milik rumah susun (SHM RS) yang sah diakui oleh Negara.
Eri Irawan membuka potensi pelanggaran pajak parkir,dari hasil pengecekan jumlah kapasitas parkir sekitar 500 kendaraan,namun bukti data pembayaran pajaknya diduga tidak sesuai dengan potensi yang seharusnya mencapai lebih dari nilai Rp 3,7 juta perbulan.
Komisi C meminta Bapenda melakukan Audit pemeriksaan kembali lebih mendalam terkait hal pembayaran pajak parkir ini. bahkan juga harus melibatkan kejaksaan bila ada diketemukannya indikasi atas kerugian Negara.
Eri Irawan juga menegaskan kasus ini komisi C pekan depan akan membawa ke kementrian PUPR dan kementerian perumahan Rakyat di jakarta..
Langkah ini diambil untuk menekan pengembang juga untuk mencari solusi Hukum atas masalsh yang berlarut larut merugikan ribuan warga.
Kasus ini membuka mata publik masyarakat atas hak kepemilikan,perizinan,hingga pengelolaan apartemen di kota Surabaya masih jauh dari kata tuntas.
Warga sudah menghuni rumah sendiri puluhan tahun belum memiliki sertifikat resmi,ini menjadi Alarm keras pemerintah kota Surabaya, secepatnya pengembang,dan penegak Hukum untuk segera bertindak.
(BSK)
,
