LSM GenPATRA saat melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor ATR/BPN Kanwil Jawa Timur di Surabaya.
SURABAYA, Radarjatim.co – Tidak diresponnya secara positif atas aspirasi membasmi dugaan praktik mafia tanah yang ada wilayah Kabupaten Gresik, khususnya KEK JIIPE oleh Kantor ATR/BPN Gresik, Gerakan Pemuda Nusantara (GenPATRA) kembali menggelar aksi unjuk rasa. Kali ini puluhan pemuda itu menggeruduk Kantor Wilayah (Kanwil) Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Jawa Timur, Kamis (3/11/2022).
Sambil membentangkan sejumlah spanduk bertuliskan “Pejabat ATR/BPN Gresik Jadi Mafia Tanah, Menteri ATR/BPN Kok Diam Saja” dan sejumlah spanduk tuntutan lain yang mereka perjuangkan, beberapa ratus meter menjelang Kantor Wilayah ATR/BPN Jawa Timur, mereka longmarch menuju kantor pertanahan di Surabaya itu. Sambil meneriakkan tuntutan lewat pengeras suara yang mereka bawa. Mereka meminta Kanwil BPN Jatim turun tangan untuk membenahi ketidakberesan layanan kepada masyarakat, yang berlaku di Kantor ATR/BPN Kabupaten Gresik.
Bahkan dengan tegas, mereka juga meminta agar Kepala Kantor ATR/BPN Gresik Asep Heri dicopot dari jabatannya. Alasan mereka, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya selaku kepala kantor, yang bersangkutan dinilai lebih tunduk kepada kemauan mafia tanah dan mengabaikan layanan kepada masyarakat. Hal itu diperkuat oleh pengajuan pensertifikatan tanah atas nama H Sueb Abdullah yang telah bertahun-tahun tak kunjung beres.
Sebelumnya, mereka telah 2 kali melakukan aksi unjuk rasa dengan tuntutan yang sama di depan kantor ATR/BPN Gresik. Aksi pertama mereka gelar Kamis, 20 Oktober 2022. Aksi kedua mereka lakukan pada Kamis (27/10/2022).
Sejumlah spanduk yang mereka bentangkan sebagai penguat tuntutan yang mereka aspirasikan. Di antaranya bertuliskan: “Copot Asep Heri, Sebagai Kepala Kantor ATR/BPN Gresik’. Ada juga spanduk dengan tulisan ‘Disini Sarang Mafia Tanah”. Serta banner bertuliskan “Tangkap dan Adili!!! Mafia Tanah yang Merampas Tanah Rakyat di Kawasan Ekonomi Khusus JIIPE Gresik”.
Dihubungi seusai aksi demo di Kanwil ATR/BPN Jawa Timur, Kamis (3/11/2022), Totok Santoso, SH, konsultan hukum Genpatra yang memimpin aksi mengemukakan, di tengah menjalankan aksi unjuk rasa, ia didampingi beberapa aktivis Genpatra diterima oleh Kabag Tata Usaha Kanwil BPN Jatim Ribut Hari Cahyono.
Dikatakan, dalam pertemuan itu ada 3 poin pembicaraan yang disepakati. Pertama, terhadap tuntutan agar Kepala Kantor ATR/BPN Gresik dicopot dari jabatannya, akan diteruskan ke Kementerian ATR/BPN di Jakarta. Kedua, Kanwil BPN Jatim menginstruksikan agar berkas pengajuan permohonan sertifikat tanah atas nama H Sueb Adullah yang dilaporkan hilang, agar dicari kembali.
Ketiga, terhadap rencana mediasi ketiga yang diinisiasi Kantor ATR/BPN Gresik, 9 November 2022 di Kantor Bupati Gresik untuk mempertemukan para pihak, agar mengikutkan pejabat Kanwil BPN Jatim.
“Terhadap tuntutan kami agar Kepala Kantor ATR/BPN dicopot dari jabatannya, Kanwil tidak bisa mengambil putusan karena bukan kewenangannya. Tetapi, tuntutan ini diteruskan ke Pak Menteri di Jakarta,” ungkap Totok.
Sementara Agenda Mediasi Gagal
Sementara mediasi kedua yang diinisiasi Kantor ATR/BPN Gresik di Kantor Bupati Gresik, Rabu (2/11/2022) gagal total. Mediasi yang sedianya mempertemukan para pihak yang “bersengketa” terhadap lahan yang kini masuk dalam kawasan JIIPE Manyar, Gresik itu tak bisa dilangsungkan. Pasalnya, salah satu pihak yang berperkara, yakni H Sueb Abdullah dan pengacaranya tidak hadir dalam pertemuan.
Mediasi yang dijadwalkan dimulai pukul 15.00 WIB itu pun, hingga pukul 17.00 WIB hanya mendengar masukan dari para undangan. Sementara substansi agenda mediasi tak bisa dijalankan.
Kepala Kantor ATR/BPN Gresik Asep Heri ketika dimintai keterangan, saat keluar meninggalkan ruang pertemuan di lantai 2 Kantor Bupati Gresik, bungkam tak mau memberikan konfirmasi dari sepatah kata pun. Saat dikejar awak media yang bermaksud mengonfirmasi terkait acara yang juga mengundang para pejabat Forkopimda itu memilih diam sambil berjalan menuju mobil di area parkir.
Bahkan, hingga sampai di lokasi parkir mobil di halaman Pemkab di sisi Timur, Asep Heri tetap saja tidak menggubris para wartawan yang bermaksud mewawancarai dan mengonfirmasi. Rencananya, mediasi ke-3 digelar di tempat yang sama, yakni di lantai 2 Kantor Bupati Gresik Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo, pada Rabu, 9 November 2022, pukul 15.00 WIB.
Terpisah, Banyak pengaduan masyarakat terkait macetnya berkas pendaftaran permohonan sertifikat hak milik mereka saat di bagian Tim A (ajudikasi), meskipun berkasnya sudah muncul peta bidang dan NIB (nomor induk bidang). Dan saat itu, Ketua Panitia Ajudikasinya dijabat oleh Asep Heri sebelum dipindahtugaskan ke luar jawa dan saat kembali ke Gresik, menjabat sebagai kepala kantor ATR/BPN Gresik hingga saat ini.
(Md/Red
