Gresik || Radarjatim.co — Komitmen pengawasan terhadap penggunaan dana desa kembali ditegaskan jajaran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik melalui kegiatan monitoring dan evaluasi pembangunan infrastruktur desa yang digelar di Kantor Kecamatan Balongpanggang, Selasa (12/5/2026).
Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat Kecamatan Balongpanggang tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah desa, kecamatan, dan legislatif di tengah tantangan keterbatasan anggaran pembangunan.
Dalam forum tersebut, para legislator menekankan bahwa pembangunan desa saat ini tidak lagi dapat berjalan secara parsial. Diperlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah desa, pemerintah daerah, hingga DPRD agar program pembangunan tetap berjalan optimal dan tepat sasaran.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Gresik, Dimaz fahturachman, menegaskan bahwa kehadiran anggota dewan secara langsung ke tingkat desa merupakan bentuk keseriusan DPRD dalam membuka ruang komunikasi yang lebih efektif dengan masyarakat dan aparatur desa.
Menurutnya, kondisi fiskal yang semakin terbatas menuntut adanya pola pembangunan yang lebih terintegrasi dan saling mendukung antar lini pemerintahan.
“Dulu desa mungkin lebih leluasa membangun sendiri, namun sekarang dengan keterbatasan dana desa, semuanya harus dibangun melalui kolaborasi. Bisa melalui Musrenbang, aspirasi DPRD, maupun usulan langsung kepada Bupati,” ujarnya di hadapan para kepala desa dan perangkat desa.
Ia juga menegaskan kesiapannya menjadi jembatan aspirasi masyarakat desa agar berbagai kebutuhan pembangunan, khususnya infrastruktur dasar, dapat diperjuangkan melalui jalur legislatif maupun pemerintah daerah.
Dimaz berharap forum-forum koordinasi seperti ini tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, melainkan benar-benar dimanfaatkan perangkat desa untuk menyampaikan persoalan dan kebutuhan riil di lapangan.
Selain menyoroti pembangunan infrastruktur, DPRD juga memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan program Kawasan Desa Mandiri Pangan (KDMP) yang saat ini menjadi salah satu fokus pembangunan desa.
Dimaz mengingatkan seluruh aparatur desa agar disiplin menjalankan petunjuk teknis (juknis) program pembangunan sehingga penggunaan anggaran benar-benar efektif dan tidak menimbulkan proyek mangkrak maupun bangunan yang tidak dimanfaatkan.
“Jangan sampai ada bangunan fisik yang sudah berdiri tetapi kosong dan tidak memiliki fungsi nyata bagi masyarakat. Program KDMP harus dijalankan dengan semangat gotong royong agar benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan warga desa,” tegasnya.
Hal senada juga disampaikan Kamjawiyono dari Fraksi Gerindra. Ia menilai pengelolaan potensi pangan desa harus dilakukan secara serius dan berkelanjutan agar mampu mendorong terciptanya kemandirian ekonomi masyarakat di tingkat desa.
Menurutnya, desa memiliki potensi besar di sektor pangan yang apabila dikelola dengan baik dapat menjadi kekuatan ekonomi baru sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung.
Melalui kegiatan monitoring dan pengawasan ini, DPRD Gresik berharap penggunaan dana desa di wilayah Kecamatan Balongpanggang dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta memberikan dampak nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.
Editor : Rois (Kabiro Gresik)
