Surabaya | radarjatim.co – Komisi D DPRD Surabaya mengelar hearing (rapat dengar pendapat) dengan BPJS ketenagakerjaan (BPJS-TK) untuk mengetahui implementasinya program program yang telah dijalankan Selasa (25/02/2025).
Rapat dengar pendapat (hearing) di komisi D DPRD Surabaya dipimpin ketua komisi D dr. Akmarawita Kadir dihadiri dari perwakilan dari
Disperinaker,BPJS-Tk Karimunjawa,BPJS TK Juanda,BPJS TK Darmo,juga hadir Dinas kesehatan Surabaya.
Dalam rapat Anggota komisi D Imam Syafi’i mempertanyakan soal perlindungan tenaga kerja di pelabuhan tanjung perak Surabaya yang penghasilannya dibawah UMK dan tidak mendapatkan perlindungan BPJS TK secara lengkap,mengenai hal itu politisi dari Partai Nasdem itu meminta Disnaker Surabaya lebih proaktif dalam memastikan pekerja ekspedisi diwilayah tersebut terdaftar sebagai BPJS TK, mengingat manfaat besar yang diberikan untuk devisa APBD kota Surabaya,termasuk beasiswa anak-anak para pekerja dasarnya anggaran BPJS TK Pemkot Surabaya yang mencapai 892 juta perbulan.
Dewan sangat mendukung program ini tetapi kami meminta terkait laporan keikutsertaan perangkat RW termasuk Modin, jumlah RW lebih dari 1300 ‘ujarnya.
Anggota lainnya dr.D Zuhrotul Mar’ah menyoroti perbandingan Anggaran dan klaim meningkat BPJS TK,kekhawatiran jika jumlah klaim meningkat,BPJS TK akan mengalami gagal bayar seperti yang dialami kasus asuransi plat merah lainnya.
Kurangnya sosialisasi program BPJS TK, terutama terkait kompensasi pekerja yang kehilangan pekerjaannya,kami meminta pada BPJS TK lebih intens menyebarluaskan informasi ini” pungkas dr.Zuhro juga menanyakan mekanisme pekerja yang masih ingin tetap terdaftar di BPJS TK setelah kehilangan pekerjaannya .
Kepala cabang BPJS TK Karimunjawa Adventus Edison Souhuwat menjelaskan bahwa BPJS TK telah berdiri sejak 1977 tetap dalam keadaan stabil meski menghadapi krisis ekonomi tahun 2007- 2018 ” Ulasnya.
Dana yang dikelola BPJS TK diinvestasikan sesuai dengan PP no 55 dan dijamin oleh pemerintah,bagi pekerja yang terkena PHK dapat mendaftar sebagai peserta mandiri jika tidak memiliki rekan kerja dalam satu badan usaha ” pungkasnya .terang Sony panggilan akrab Adventus.
Rizal dari Disnaker Surabaya menjelaskan mengenai pekerja pelabuhan Tanjung Perak mereka tergolong pekerja rentan di luar hubungan kerja yang berpotensi ditanggung oleh APBD kota Surabaya.
data mereka sudah kami kirim ke BPJS TK untuk pemadaman,kepatuhan pengawasan pada pemberi kerja terhadap jaminan sosial pekerja di bawah Dinas ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur,namun Pemkot sudah menerbitkan Perwali kepada Disnaker Surabaya untuk memberikan pembinaan serta pemantauan pada pemberi kerja” pungkas Rizal.
Rapat dengar pendapat ini menegaskan komitmen DPRD Surabaya dalam memastikan implementasi BPJS TK berjalan dengan optimal demi kesejahteraan para pekerja di Kota Surabaya.
(BSK)
