Gresik || Radarjatim.co – Dalam upaya melakukan proses pengawasan (monitoring) dan penilaian (evaluasi) terhadap pelaksanaan dan memastikan jalannya kegiatan sesuai rencana, Komisi II DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Gresik gelar penguatan fasilitas administrasi dan tata pemerintahan desa menuju penyelenggaraan pemerintah desa yang tertib, transparan dan akuntabel, bertempat di pendopo Kecamatan Benjeng Tahun 2025, selasa, (04/November/2025).
Dihadiri, Sulton Sulaiman S.H., M.M., DPRD Gresik Komisi II Fraksi PPP., Sekretaris Kecamatan Benjeng Sudarmanto, Kasi Pemerintah Kecamatan Benjeng beserta, Kepala Desa se-Kecamatan Benjeng, Perwakilan Perangkat Desa se-Kecamatan Benjeng.
Dalam sambutannya Sekretaris Kecamatan Benjeng Sudarmanto menyampaikan pentingnya peningkatan kualitas para perangkat desa untuk melancarkan sistem pelayanan masyarakat, semakin banyaknya pendataan melalui aplikasi membuat beberapa aparatur perangkat desa mungkin mengalami kesulitan, maka dari kami mendukung dan mengapresiasi langkah-langkah positif demi penyelenggaraan pemerintah desa yang tertib, transparan dan akuntabel.
“Terutama berfokus pada sistem administrasi, kita berharap dengan adanya upaya dari pemerintah melalui DPRD Gresik Komisi II menjadikan tata pemerintahan desa semakin maju, modern namun tetap tertib, segala sesuatu tidak bisa diraih secara instan tanpa melalui mekanisme sebagaimana mestinya, silakan jika ada pemikiran, pemerintah selalu terbuka, semoga dengan adanya diskusi dan pembekalan seperti ini nantinya apapun yang sudah baik kita jaga dengan baik, yang sekiranya kurang baik mari kita isi agar semakin lebih baik,” Pungkas Sudarmanto.
Sulton Sulaiman S.H., M.M., DPRD Gresik Komisi II Fraksi PPP., memaparkan tujuan kegiatan penguatan ini yaitu memperkuat kapabilitas aparatur desa dalam pengelolaan administrasi dan tata pemerintahan, mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, keuangan, aset dan pembangunan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah desa, mendorong manfaat fasilitas digitalisasi dalam tata kelola administrasi pemerintah, membangun sinergitas antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa.
Menurutnya berdasarkan data, kondisi Kabupaten Gresik saat ini yang berjumlahkan 330 desa dari 18 kecamatan, sebagian besar telah menerapkan Sistem Informasi Desa (SID) namun belum optimal, kendalanya antara lain, arsip belum digital, pelaporan keuangan belum berbasis aplikasi, kurangnya tenaga administrasi desa dan minimnya monitoring.
Ia menambahkan, adapun langkah-langkah atau strategi dan arah kebijakannya, yaitu fasilitas dan pembinaan mencakup dalam pelatihan administrasi pemerintahan dan keuangan desa, pendampingan penyusunan dokumen tata pemerintahan desa, yang kedua penguatan sistem informasi desa atau sering disebut (SID) dan integrasi data.
(Rois)
