GRESIK | www.radarjatim.co~Sebanyak 90 (sembilan puluh) orang pengurus kabupaten dan pengurus tingkat kecamatan selain Kecamatan Sangkapura dan Tambak Perkumpulan Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Gresik menggelar audiensi dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik, Kamis (14/10/2021).
Audiensi tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum, Jumanto, didampingi Syaikhu Busyiri, SH, sebagai Wakil Ketua, dan Kamjawiyono Sekretaris Komisi, bertempat di ruang rapat komisi I dan III Gedung DPRD Kabupaten Gresik.
Perkumpulan BPD se Kabupaten Gresik, mengusulkan Perda inisiatif DPRD tentang Pengawasan dan Pembinaan Pemerintahan Desa, Kenaikan Tunjangan BPD, RT dan RW, serta pelaksanaan Bimtek rutin anggota BPD yang dianggarkan dari APBD Kabupaten Gresik sesuai ketentuan Peraturan Daerah kabupaten Gresik No. 12 Tahun 2018.
Ada yang menarik dalam audiensi tersebut, Ketua Umum Perkumpulan BPD Kabupaten Gresik (PBG), Suyanto menjelaskan secara detail sejarah lahir PBG, sampai pada legalitas dengan menunjukan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta menyampaikan bahwa PBG telah terdaftar di Kesbangpol Kabupaten Gresik pada tanggal 26 Juli 2021.
“PBG dibentuk secara sah sesuai ketentuan Undang-Undang, disahkan Notaris dan SK Menkumham, dan terdaftar di Kesbangpol Kabupaten Gresik pada tanggal 26 Juli 2021, sehingga keberadaan PBG meski hanya sekala lokal di Kabupaten Gresik kami punya legal standing yang kuat, dengan kepengurusan di 18 Kecamatan di Kabupaten Gresik” jelas Suyanto.
Lebih lanjut Suyanto menjelaskan, belum pernah ada organisasi BPD ditingkat Nasional di Kabupaten Gresik yang mempunyai kepengurusan sah hingga 18 Kecamatan di Kabupaten Gresik, tetapi PBG sudah mempunyai bahkan disertai dengan pengunduran diri dari organisasi lain.
Senada dengan Suyanto, Khoirul Jamil bendahara umum dalam kesempatan yang sama, membeberkan kepada ketua komisi I Jumanto, bukti pengunduran diri pengurus kecamatan organisasi BPD Nasional dan menjadi pengurus Perkumpulan BPD Gresik, Khoirul Jamil mencontohkan dari 7 Kecamatan yang telah terbentuk oleh organisasi lain, di Kecamatan Ujungpangkah dari 13 desa yang ada, 12 desa sudah menggundurkan diri dan gabung ke PBG, Kecamatan Dukun, mayoritas mengundurkan diri dan gabung PBG, Kecamatan Benjeng seluruh pengurusnya mengundurkan diri dari organisasi tersebut dan gabung ke PBG, Kecamatan Duduksampeyan pun seperti itu,
Selanjutnya Khoirul Jamil menunjukan bukti-bukti pengunduran diri dari organisasi lain tersebut.
Sementara itu Khusnul Yakin, Pengawas Perkumpulan BPD Kecamatan Duduksampeyan meminta klarifikasi kepada Jumanto sebagai Ketua Komisi I terkait statemen nya pada audensi dengan APBEDNAS yang menyebutkan setahu dia yang ada di Gresik hanya APBEDNAS,
padahal waktu pengukuhan Pengurus Perkumpulan BPD Kabupaten Gresik di Gedung Pemkab oleh Bupati H. Fandi Akhmad Yani, SE pada tanggal 04 Agustus 2021 dihadiri oleh Ketua DPRD Gresik H. Moch Abdul Kodir, S.Pd bahkan memberi sambutan pada kesempatan tersebut, dan lagi Buku Panduan BPD yang diterbitkan Perkumpulan BPD diberikan sambutan oleh Ketua DPRD.
Mendapat pertanyaan dan klarifikasi tersebut, Jumanto berkilah ia tidak dapat tembusan surat nya sehingga tidak mengetahuinya.“saya tidak mengetahui nya karena tidak ada surat-surat tembusan ke Komisi I, yang ada itu ke Ketua DPRD, seharusnya itu disampaikan kepada kami di Komisi I” jawab politisi gaek PDIP ini.
Menengahi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi I, Syaikhu Busyiri, SE menjelaskan dan mohon maaf semua karena keterbatasan pak jumanto, ibarat makan telor asin yang diketahui hanya itu, yang lainnya tidak diketahui.
(Red)
