Surabaya,| Radarjatim.co – Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya hari ini, Kamis, (6/3/2025) menggelar sidang disertasi terbuka Dr. Hardika Prayudi Styawan, S.pd.,M.pd.,M.M. Di acara tersebut mengangkat topik Rancangan Skema sertifikasi Kompetensi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) hasil study di kabupaten Bakalan, yang menurut penilaian materi pentingnya uji kompetensi bagi anggota BPD guna meningkatkan kualitas dan efektivitas mereka dalam menjalankan tugasnya. Tugas pokok dan fungsi BPD dianggap sangat relevan serta dibutuhkan oleh masyarakat.
Dalam penyampaian paparan, Dr. Hardika Prayudi Styawan, S.pd.,M.pd.,M.M berdasarkan penelitian lapangan dan temuan informasi masyarakat menyoroti pentingnya penguatan kompetensi BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan dan advokasi bagi masyarakat desa. Penelitian ini memberikan rancangan kompetensi yang dapat menjadi acuan dalam meningkatkan efektivitas BPD sebagai mitra strategis pemerintah desa.
Sidang terbuka ini dihadiri oleh:
1. Prof. Dr. Budiyanto, M. S.,
2. Dr. Ir. Agustedi, M.Si.
3. Dr. Ikhsan Budi Riharjo, S.E., M.Si., Ak., CA.
4. Prof. Dr. Dyah Sawitri, S.E., M.M.
5. Prof. Dr. Nur Fadjrih Asyik, S.E., M.Si., Ak., CA.
6. Dr. Suwitho, M.Si.
7. Prof. Quantum Budi dan istrinya
8. Irno Budi Kiswoyo.,SE.,MH.. (Ketua Umum ASWIN)
9. Shollahuddin (Master Sifu Akti)
Serta akademisi, praktisi pemerintahan, serta para pemangku kepentingan desa yang turut memberikan tanggapan positif terhadap relevansi dan urgensi kajian tersebut.
Oleh karena itu, Disertasi ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas BPD di berbagai daerah di Indonesia.
Merujuk pada Permendagri No. 110 Tahun 2017 dan regulasi Kementerian Desa, terdapat tujuh kriteria tugas dan fungsi BPD yang harus dijalankan secara optimal. Namun, berdasarkan informasi dan keluhan dari masyarakat, banyak BPD yang dinilai belum menjalankan tugasnya dengan baik.
Dr. Hardika mengusulkan adanya mekanisme uji kompetensi sebagai langkah strategis untuk memastikan bahwa anggota BPD memiliki kemampuan yang sesuai dengan peran dan tanggung jawab mereka.
Selanjutnya, hasil penelitian Dr. Hardika tersebut secara resmi telah diterima oleh pakar dan ahli uji sebagai bentuk pengakuan atas keberhasilannya layak menyandang Doktor.
Harapan besar disampaikan dalam forum ini agar skema sertifikasi kompetensi BPD yang telah dirancang dapat menjadi acuan dalam proses pengangkatan anggota BPD, baik yang baru maupun yang sedang menjabat. Dengan adanya standar kompetensi yang jelas, diharapkan tugas dan fungsi BPD dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan adanya penelitian ini, diharapkan pemerintah dan pemangku kepentingan dapat mempertimbangkan penerapan skema sertifikasi ini sebagai langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang lebih profesional dan akuntabel.
(LR/Kenzo)
