Gresik | radarjatim.co. ~ Kran demokrasi telah dibuka setelah keluarnya putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024, Dengan putusan MK ini diharapkan masing-masing partai dapat memunculkan kader terbaiknya sebagai kandidat dalam pilkada serentak tahun 2024.
Namun mesin politik partai tidak bergerak bahkan mati suri dalam pilkada di Kabupaten Gresik, karena tidak adanya paslon lain yang melawan petahana. Hal ini menunjukkan matinya proses demokrasi, partai hanya simbol dalam demokrasi dan parahnya lagi partai hanya untuk pemuas dan pemuja kekuasaan, ini tidak baik bagi proses demokrasi di Gresik kedepannya. Karena jika hanya satu paslon yang bertarung tentu yang terjadi adalah lawannya kotak kosong. Hal ini apakah karena kuatnya petahana ? sehingga tidak ada calon lain untuk bertarung ?
Jawabannya ada pada partai itu sendiri, apa gunanya partai jika tidak mampu melahirkan kader terbaiknya untuk jadi pemimpin ? dengan kondisi saat ini partai seharusnya introspeksi dan juga malu, karena selama ini kemampuannya hanya sebatas keluarkan surat rekom dan tukang stempel.
Saya kira sama dengan pendapat masyarakat, bahwa partai hanya berpihak pada penguasa tanpa memikirkan keinginan masyarakat untuk memilih pemimpinnya yang lebih baik, tapi kenyataannya kita hanya disuguhkan pilihan yang instan. Lebih baik kedepannya partai-partai berbenah untuk lebih baik, lagian yang jadi ketua partai itu-itu saja sampai bosan melihatnya seakan tidak ada kader yang lain, masih lebih baik organisasi lainnya yang mampu melahirkan kader terbaiknya dalam regenerasi kepemimpinan.
( Pemerhati Kebijakan Publik, Mas’ud Hakim, M.Si)
