Gresik || radarjatim.co ~ Lembaga Bantuan Hukum Fajar Panca Yuda (LBH – FPY) Cabang Gresik – Lamongan Raya menggelar pengukuhan pengurus masa bakti 2022 -2027, Minggu (12/2/2023)
Dalam pelantikan tersebut di hadiri oleh ketua pembina YLBH – FPY Iskandar Laka S.H M.H, Ketua pengurus YLBH – FPY Anshori S.E, Direktur Pengawas YLBH – FPY Suhartanto ST,
Dalam sambutan Ketua pengurus YLBH Anshori SE mengucapkan selamat bertugas dan menjalankan AD,ART Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dalam membantu perkara hukum masyarakat kecil. Ucapnya
Lebih jauh Anshori sapaan juga mengatakan ” sosialisasikan hukum dan pembelajaran hukum bisa dilakukan kepada masyarakat, agar masyarakat tidak buta hukum.” Ujarnya
Masih Anshori juga mengingatkan jangan pernah berhenti belajar hukum dan pengalaman hukum bisa didapatkan karena lebih sering belajar serta memahami hukum. Tuturnya
Di tempat yang sama direktur LBH – FPY cabang Gresik – Lamongan Raya Abdul Rohim SH di dampingi wakilnya serta ketua devisi paralegal juga menuturkan ” bahwasannya Lembaga Bantuan Hukum Fajar Panca Yudha ( LBH – FPY ) berdiri dan bertujuan untuk memperjuangkan masyarakat kecil yang dalam posisi berperkara hukum. Ujarnya
Selanjutnya tak lupa juga Rhokim sapaan akrabnya juga mengucapkan terima kasih atas kehadirannya para tamu undangan diantaranya Dewan Pembina, Dewan Pengawas YLBH Fajar Panca Yudha, tokoh masyarakat, Polsek , koramil, dan lainnya dan mohon maaf buat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu.
Masih Rohim juga berharap untuk kedepannya semoga LBH – FPY semakin solid dan sukses serta bisa bermanfaat bagi masyarakat luas khususnya masyarakat Gresik-Lamongan . Ucapnya
” LBH – FPY ini merupakan Lembaga Bantuan Hulum Non Profit, yang artinya membantu perkara hukum masyarakat kecil yang tidak mampu , dalam hal finansial ekonomi bawah berperkara hukum ” Tuturnya
Pada kesempatan itu Ketua Pembina YBLH – FPY Iskandar Laka S.H M.H juga menyampaikan implementasi Tentang Bantuan Hukum Gratis bagi masyarakat yang tidak mampu dan juga terkait sosialisasi peraturan perundang – undangan tentang bantuan hukum ( UU nomor 16 tahun 2011 jo PP 42 tahun 2013)
Hak atas Bantuan Hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik
(International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)). Pasal 16 dan Pasal 26 ICCPR menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi.
Sedangkan Pasal 14 ayat (3) ICCPR, memberikan syarat terkait Bantuan Hukum yaitu:
1.kepentingan-kepentingan keadilan.
2. tidak mampu membayar Advokat.
Lanjut Iskandar Laka S.H M.H juga menjelaskn ” Meskipun Bantuan Hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara namun ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum.
“Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan di hadapan hukum (equality before the law).
“Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai, sehingga dibentuknya Undang-Undang tentang Bantuan Hukum ini menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum.
“Oleh karena itu, tanggung jawab negara harus di implementasikan melalui pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum ini,” Jelasnya.
Iskandar Laka S.H M.H juga menambahkan,” Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka.
“Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum dalam Undang-Undang ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin.
Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum
Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin
Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang.
Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.Pungkasnya.
( Adi )
