Foto: Salah satu Anak Berkebutuhan Khusus yang terlantar di jalanan. Saat ini Pungutan Liar tanpa kuitansi terjadi untuk biaya seragam dan PPDB, sementara Sekolah masih Pembelajaran Sistem Daring. Pungli terjadi pada Anak ABK Miskin/Keluarga Miskin danbelum bisa mengenyam pendidikan secara layak dan gratis
Gresik | www.radarjatim.co~Dunia Pendidikan Kabupaten Gresik dikejutkan adanya “Seragam Gratis Sebesar Rp. 600 ribu/Murid” yang beritanya viral di media sosial dan media online, namun ternyata ada beberapa orang tua murid atau wali murid yang telah membayar uang seragam di atas Rp. 600 ribu. Sehingga ketika Seragam Gratis muncul di medsos, maka gak ada artinya, karena pungutan uang seragam telah terjadi sebelumnya.
Menurut Pemerhati Sosial dan Pengurus Ibu – Ibu Anak Berkebutuhan Khusus/ABK Kabupaten Gresik, Sinta Rahma, bahwa tarikan uang seragam telah terjadi namun wali murid takut menyampaikan. Wali Murid takut menyampaikan pungli seragam, karena kuatir anaknya diawasi atau akan “didiskriminasi” oleh oknum guru dan kepala sekolah terkait.
Disampaikan Sinta Rahma kepada awak media “Biasanya wali murid ditarik uang seragam saat PPDB atau Pendaftaran Murid Baru pada Tahun Ajaran Baru. Uang seragam tersebut satu paket dengan aneka pungutan lainnya. Bila Uang Seragam Rp. 600 ribu maka uang LKS, Buku Kitab Mata Pelajaran, Uang Ujian dan lainnya maka bisa mencapai Rp. 1 jutaan bahkan lebih, baik Tingkat SD maupun SMP. Kemudian bagi Anak Berkebutuhan Khusus atau ABK, maka akan lebih mahal lagi. Sekitar 3 – 4 Tahun yang lalu, satu anak ABK diminta oleh oknum sekolah sebagai Daftar Antri/Inden, hingga Rp. 5 jutaan/ABK” (10/08/2021).
Ditambahkan Sinta bahwa para oknum birokrasi pendidikan ini, selalu mengatasnamakan pungutan liar tanpa kwitansi tersebut sebagai “uang untuk membayar guru honorer atau guru tidak tetap dan tenaga kependidikan”. Maka Sinta berharap bahwa jaman Gus Yani dan Bu Min ini, birokrasi pendidikan benar – benar dibersihkan, sehingga pungli pendidikan tanpa bukti kwitansi bisa dihapuskan, kemudian kesejahteraan Guru Honorer dan Guru Pendamping ABK yang belum PNS, kesejahteraannya diperhatikan dan menjadi lebih layak.
Dulu Tahun 2012 pernah ada di daerah Indro Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, sebuah SDN setempat mengembalikan pungutan uang gedung yang diberi kwitansi, karena melanggar aturan Dana BOS dan ilegal, maka dikembalikan. Karena ternyata Gedung yang dibangun tersebut, sudah dibantu CSR sebuah perusahaan besar setempat, sehingga tidak perlu minta uang gedung pada wali murid.
(Harsus)
