Mojokerto, radarjatim.co. ~ Biaya daftar ulang Siswa-siswi di SMAN 1 Mojokerto dikeluhkan Wali murid, selain memberatkan, pihak sekolah dinilai tidak punya etika saat menyampaikan pengumuman biaya daftar ulang yang dilakukan di lapangan terbuka dengan siaran sound yang tidak jelas.
Pengumuman secar lisan dilakukan pihak Sekolah saat rapat penerimaan rapot, Biaya Daftar ulang untuk kelas 10 dan 11 yang naik kelas wajib dibayar tanpa surat pemberitahuan ataupun rincian pembayaran.
“Apakah boleh seperti itu menarik biaya daftar ulang tanpa surat pemberitahuan resmi,” Ungkap salah satu Wali murid.
Hal itu menjadi keluhan Wali murid, bukan terkait nominal saja yang menjadi beban namun aturan dan ketentuan yang terlalu kaku dengan pembayaran yang tidak dapat dicicil atau diberikan tempo agar tidak memberatkan.
Kepala pusing setiap tahun selalu melakukan pendaftaran ulang dan membayar uang persiapan sekolah yang nilainya mencapai Jutaan, Wali murid merasa di tekan dan di paksa untuk melunasi sampai batas waktu yang ditentukan oleh pihak Sekolah.
“Dengan kondisi saat ini cari uang kan susah, dipaksa harus melunasi sampai waktu yang ditentukan tidak ada kebijakan tempo dan masa cicil, itu sangat berat menurut saya, Otoriter sekali ini sekolah pendidikan atau perusahaan Debt Collector sih,” cetus Drs. Sabar Sulur Pegiat Pendidikan Jawa Timur.
menurut dia, Budaya daftar ulang yang jadi tradisi tahunan di banyak sekolah sulit diberantas.
“Saya mendapat banyak laporan keluhan orang tua siswa soal daftar ulang, Tidak hanya di sekolah swasta, di sekolah negeri pun ada pungutan dengan penghalusan nama, intinya sama, daftar ulang dan harus membayar,” tukasnya.
Dia menyesalkan sejauh ini Dinas Pendidikan Jatim tidak bersikap tegas terkait maraknya daftar ulang dengan pungutan yang dilakukan banyak sekolah.
Daftar ulang ini, menurutnya, hanya sebutan atau kedok sekolah untuk memungut uang dari wali murid. Logikanya, jika ada siswa sudah kelas 1 kemudian naik ke kelas 2, dan seterusnya, sudah pasti niatnya akan melanjutkan sekolah di tempat yang sama,
“Jadi apa perlunya kebijakan daftar ulang?,” Sengitnya. .
Daftar ulang itu tidak sesuai dengan semangat Gerakan Revolusi Mental yang dicanangkan pemerintah. Istilah daftar ulang ini sudah ada sejak era Orde Baru (Orba). Jadi patut disebut daftar ulang ini produk warisan Orba yang membawa semangat lakukan pungutan liar di sekolah yang membebani orang tua siswa.
“Yang kasihan kan siswa yang tidak mampu, apalagi saat ini ekonomi di Indonesia sedang tidak baik baik saja. Jadi, menurut saya dewan maupun Disdik Jatim harus turun tangan memberi tindakan,” tandas aktivis 98 yang kini bergiat dalam lembaga persatuan Jurnalis.
Jika terbukti Pungli, Maka Pihak SMAN 1 Mojokerto dapat di jerat dengan Pasal 423 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi, “Seorang pejabat yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain serta melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaan, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi diri sendiri diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun“.
Hingga berita ini di tayangkan kepala SMAN 1 Mojokerto, Raden Imam Wahjudi, belum juga menjawab Konfirmasi wartawan, meski berstatus ASN yang dibayar dari uang rakyat, Imam tidak pernah sekalipun membalas Konfirmasi wartawan.
(Shr/ wh).
