Gresik {radarjatim.co~ Penetapan zona konservasi dan peningkatan sinergitas di pulau Bawean telah dilakukan. Upaya meningkatkan sinergitas serta koordinasi antara Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) terkait pengelolaan wilayah pesisir (Konservasi) di pulau Bawean dengan ini Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tuban menggelar Rapat Koordinasi Rintisan Pengelolaan Kawasan konservasi di Ruang Aula Pelabuhan Perikanan Bawean. Rapat koordinasi ini menghadirkan 2 orang sebagai narasumber yakni Ir. Wahyu Widya Laksana Nugroho, MM, dari Kepala Seksi Pengelolaan Ruang Laut dan Pratama Diffi Samuel dari Universitas Brawijaya Malang. Kegiatan tersebut digelar sekitar pukul 14:00 WIB, Kamis (24/3/2022)
Kegiatan ini dihadiri oleh Forkopimcam Sangkapura, Perwakilan dari setiap Kepala Desa se- Bawean, Instansi Pelabuhan Pantai Perikanan Bawean, Kepala Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II Surabaya dan Kepala UPT. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Bawean dan Kepala Cabang Dinas Perikanan dan Kelautan Tuban.
Dalam sambutannya Kepala Cabang Dinas Perikanan dan Kelautan Tuban, Subekti menyampaikan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur tentang koordinasi Rintisan Pengelolaan Kawasan konservasi di Pulau Bawean didasarkan pada kajian yang sudah disorot dari tahun 2019 sampai dengan 2021. Sorotan kajian itu melibatkan beberapa pihak terkait. Keberhasilan itu akan dicapai berkat peran serta dan dukungan dari lapisan masyarakat dan stakeholder yang ada untuk menetapkan zona konservasi di pulau Bawean.
“Dalam proses penetapan zona konservasi di pulau Bawean diharapkan adanya kebersamaan semangat frekwensi untuk merevisi kembali yang sudah ada. Revisi ini dilakukan apabila ada sesuatu kajian dari stakeholder yang waktu itu belum tersampaikan,” ungkap Subekti.
Subekti berharap dalam proses penetapan zona konservasi di pulau Bawean dapat disampaikan juga penetapan guna keberlangsungan sumber daya alam dan usaha di pulau Bawean, tegasnya.
Lewat Zoom Meeting, Ir. Wahyu selaku Kepala Seksi Pengelolaan Ruang Laut mengatakan bahwa perintisan kawasan konservasi merupakan mandat UU Nomor 31 tahun 2004 Juncto UU Nomor 45 tahun 2009 dan UU Nomor 27 tahun 2007 Juncto UU Nomor 1 tahun 2014. Selain itu, sebagai pertimbangan dapat dilakukan dengan cara melihat banyaknya biota dan ekosistem pesisir yang berkembang.
“Pada tahun 2019 telah dilakukan kajian zonasi kawasan konservasi di Kabupaten Gresik, dengan output berupa delineasi kawasan konservasi wilayah di perairan pulau Bawean.”
“Kegiatan ini diperlukan sebagai pemuktahiran zonasi kawasan konservasi di pulau Bawean melalui pengayaan lokasi pengamatan dan penyesuaian subtansi zonasi yang sejalan dengan perubahan regulasi,” ungkap Ir. Wahyu.
Masih Ir. Wahyu menambahkan bahwa Delineasi kawasan konservasi di Pulau Bawean berdasarkan target konservasi, didapat 3 kategori kawasan konservasi yaitu: Taman sekitar 29.601,58 Ha, Suaka 504,71 Ha, dan Kawasan Konservasi Maritim (KKM) sekitar 4.368,07 Ha, Ungkapnya.
Pratama Diffi Samuel, selaku narasumber dari Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Brawijaya Malang menambahkan bahwa Konservasi Wilayah Pesisir mencakup 3 bagian yakni meliputi Perlindungan, Pelestarian dan Pemanfaatan. Selain itu kebijakan pengelolaan wilayah Konservasi Kepulauan Bawean dalam jangka panjang sebagai sumber kesejahteraan masyarakat dengan cara mempertahankan kelestarian ekosistem dan sumber daya ikan. Atau bisa juga dengan cara mengembangkan tata kelola dan kapasitas kelembagaan yang adaptif, koordinatif dan partisipatif untuk meningkatkan pengawasan. Upaya perlindungan untuk kelestariannya secara berkelanjutan dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat serta mengembangkan infrastruktur dan sarana penunjang berbasis teknologi, ujar Diffi.
“Potensi sumberdaya pesisir dan laut ada 3 yakni sumberdaya hayati, nonhayati, dan Jasa kelautan. Semua ini tidak akan terlepas dari ancaman wilayah pesisir berupa ancaman global dan lokal.”
“Ancaman global terhadap wilayah pesisir berupa naiknya permukaan air laut dan perubahan iklim. Sedangkan ancaman lokal itu sendiri terdiri dari 6 point seperti polusi, sampah, cara menangkap ikan yang merusak dengan cara menggunakan bahan peledak, racun sianida (Bius), pukat harimau (Hela), pukat tarik dasar, Ghost fishing, dan bubu yang pada dasarnya alat ini tidak merusak, namun pemasangan dan pengambilannya sering kali merusak terumbu karang. Sedangkan point’ ke 4 dari ancaman lokal seperti pengambilan dan penambangan terumbu karang, wisata yang melakukan Driving dengan cara menginjak terumbu karang serta yang terakhir adanya Banjir/ Sedimentasi,” Pungkas Diffi. Kamis (24/3/2022).
(Fairi ~ Rj)
