Gresik,radarjatim.co – orang tua siswa bercerita kepada pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Front Pembela Suara Rakyat (FPSR) bahwasanya di SMA N 1 Driyorejo ada pungutan sebesar 3 (Tiga) juta rupiah tiap Siswa.
Dalam hal ini ada yang tidak keberatan dengan pungutan untuk menjamin pendidikan (PMP). Dan juga tidak sedikit yang protes. Untuk menanggapi hal tersebut Ketua LSM FPSR Aris Gunawan mencoba mencari tau kebenaran atas pungutan tersebut. Karena bagi baginya keterangan dan aduan yang diterima dari orang tua siswa belum Valid Tanpa mengetahui keterangan dari pihak SMA N 1 Driyorejo secara langsung.
Bersama dengan sejumlah wartawan Ketua LSM FPSR Aris Gunawan mendatangi kantor SMA N 1 Driyorejo Pada 24/5/2023. Dan kebetulan sekali terdapat Inspeksi Mendadak (Sidak) dari Kiswanto Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur. Cabang Gresik, Di SMA N 1 Driyorejo Kiswanto mengadakan rapat bersama dengan komite serta Kepala sekolah. SMA N 1 Driyorejo.
Usai menggelar rapat. Kiswanto menemui Aris Gunawan dan beberapa wartawan untuk menerangkan hasil sidaknya.
Dalam keterangannya Kiswanto mengatakan Maksud dan kedatangannya ke SMA N 1 Driyorejo untuk melakukan konfirmasi tentang pungutan 3 juta yang lagi ramai di Masyarakat.
“jika ada pungutan maka harus sesuai dengan prosedur sesuai dengan Permendikbud Nomer 75 tahun 2026 tentang komite Sekolah. Jika tidak sesuai jangan ada pungutan, Ucapnya
Kiswanto berdalih tidak tahu tentang dana partisipan Rp. 3 juta yang dibebankan kepada orang tua siswa. Beliau (Kiswanto Red) beralasan dia tidak ikut rapat dalam penentuan itu. Namun jika ada Siswa yang kurang mampu (Kurang beruntung/Miskin) tidak perlu di kenakan dana partisipan tersebut.
”Saya meminta kepada kepala sekolah agar membebaskan siswa miskin dari pungutan. Jika mereka merasa tidak bisa membeli seragam bilang ke saya” Katanya
Di kesempatan itu Mulyadi selaku Komite sekolah SMA N 1 Driyorejo menjelaskan tentang pungutan sebesar Rp. 3 juta Per Siwa ini untuk yang orang tuanya mampu. Dan dana itu untuk membangun ruang kelas baru, sarana toilet, serta sarana prasarana lainnya. Karena SMA N 1 Driyorejo ini masih kekurangan gedung sedangkan kalau menunggu dana APBD realisasinya masih lama.
“ iuran Rp 3 juta tidak semua siswa tapi semampunya. Misalkan diantara 30 orang hanya 1 orang yang tidak bayar” katanya
Abdul Hasib selaku kepala sekolah SMA N 1 Driyorejo mengakui adanya pungutan itu. Kalau menurut keterangan dari Abdul Hasib pungutan tersebut bukan Rp. 3 juta melainkan Rp. 2,5 juta per siswa.
“Sumbangan PMP seingat saya tahun ini Rp 2,5 juta kalau yang Rp. 3 juta pada tahun 2022. Dan 25 % Tidak bayar. Yang lebih tau komite sekolah” Jelasnya
Saat ditanya kenapa tidak memakai dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Abdul Hasib menjawab kalau dana BOS bukan untuk membangun gedung. Dana BOS dikhususkan untuk operasional Sekolah.
Dia (Abdul Hasib red) juga menerangkan tentang sumbangan Rp. 150 ribu siswa . Dan ada penambahan Rp. 50 ribu yang digunakan untuk tabungan.
“Rp.150 ribu plus Tabungan Rp.50 ribu itu tidak wajib. Untuk lebih lanjutnya saya tidak tahu dikarenakan saya baru menjabat kepala sekolah di SMA N 1 Driyorejo.” Katanya
Pada saat itu Ketua LSM FPSR Aris Gunawan menyayangkan masih ada pungutan yang dibebankan kepada siswa. Menurutnya ada beberapa siswa yang mendatangi kantor LSM FPSR dengan tujuan berharap agar LSM FPSR membantunya dalam meringankan hingga membebaskan orang tua siswa dari pungutan.
“ pungutan itu masuk rana Pungutan Liar (Pungli). Jika diasumsikan nilai pungutan sebesar Rp 3 juta dengan jumblah siswa yang dikenakan pungutan totalnya bisa milyaran. dan ini sedang kami sikapi, ini yang seharusnya jadi perhatian kejaksaan maupun kepolisian.” Ujar pentolan LSM FPSR Aris Gunawan.
