Gresik || RADARJATIM.CO ~ Pemerintah telah berupaya mencapai tonggak penting dengan lebih dari 98 % penduduk Indonesia terdaftar dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), menandai tercapainya Universal Health Coverage (UHC) dari sisi kepesertaan. Namun, BPJS Kesehatan dan Pemerintah Kabupaten Gresik menegaskan bahwa fokus kini beralih dari kuantitas kepesertaan menuju pemastian akses dan kualitas layanan kesehatan yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Gresik, Janoe Tegoeh Prasetijo, menjelaskan bahwa tantangan utama saat ini adalah memastikan kepesertaan tetap aktif.
“Sebab, bisa saja seseorang sudah terdaftar sebagai peserta JKN, tetapi ketika membutuhkan layanan, statusnya tidak aktif. Ini tentu akan menimbulkan kendala saat peserta membutuhkan akses layanan kesehatan,” kata Janoe, menekankan pentingnya aktivasi kepesertaan.
Untuk mengatasi hal tersebut, BPJS Kesehatan menyediakan Program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB) bagi peserta PBPU/mandiri yang menunggak. Selain itu, peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) yang tidak lagi bekerja didorong untuk mengalihkan segmen kepesertaan atau beralih menjadi peserta yang ditanggung pemerintah. Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang non-aktif juga diimbau segera melakukan reaktivasi.
“Intinya, jangan biarkan kepesertaan terhenti. Perbarui data dan segmen kepesertaan segera agar akses layanan tidak terganggu,” tambahnya.
Janoe lebih lanjut menyoroti bahwa kualitas layanan kesehatan tidak hanya bergantung pada kepesertaan aktif, melainkan juga pada kesiapan sistem kesehatan secara menyeluruh. Ini mencakup peran pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta dalam menyediakan fasilitas, sarana prasarana, serta pemerataan tenaga kesehatan.
“BPJS Kesehatan berperan pada sisi demand yaitu memberikan jaminan kesehatan dan memastikan masyarakat bisa mengakses layanan yang berkualitas. Keberhasilan mencapai UHC dari sisi kepesertaan tidak boleh berhenti sebagai angka semata. Peningkatan kualitas layanan serta pemerataan akses menjadi langkah penting untuk mewujudkan cakupan kesehatan semesta secara menyeluruh,” jelas Janoe.
Mendukung inisiatif ini, Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Gresik, dr. Mukhibatul Khusna melalui Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, drg. Setyo Susilo, menyatakan komitmen Pemerintah Kabupaten Gresik dalam mempertahankan UHC. Langkah-langkah strategis meliputi penguatan pembiayaan daerah, sinergi dengan program Corporate Social Responsibility (CSR) melalui Program Srikandi BPJS Kesehatan, serta kolaborasi dengan rumah sakit dan fasilitas kesehatan.
“Langkah ini memastikan seluruh warga tetap mendapat jaminan layanan kesehatan. Pasalnya, Program UHC sangat penting karena memberikan kepastian penjaminan biaya ketika membutuhkan layanan. Bagi Pemerintah Daerah, UHC bertujuan untuk memastikan seluruh warga Kabupaten Gresik mendapatkan perlindungan pembiayaan kesehatan sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat akan akses layanan kesehatan yang mudah dan terjangkau,” tutup Setyo.
(Red)
