Nasional ||RADARJATIM.CO ~Pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit yang menggunakan analogi “lebih baik jadi petani” daripada menempatkan Polri di bawah kementerian telah menambah dimensi baru pada perdebatan ini. Ungkapan tersebut tidak lagi hanya soal perdebatan struktural, tetapi telah menyentuh ranah sensitivitas sosial dan etika komunikasi publik.
Beragam argumen dan analisis opini publik yang mewarnai berbagai media ;
1. Kritik Tajam, dianggap Merendahkan dan Elitis
Reaksi paling kuat datang dari kelompok yang menganggap pernyataan itu tidak pantas dan merendahkan,
– Penghinaan terhadap Profesi Petani, kalimat itu terkesan menganggap profesi petani sebagai pilihan “terakhir” atau lebih rendah dibandingkan menjadi polisi yang independen. Ini dinilai sangat elitis dan tidak peka terhadap perjuangan dan martabat jutaan petani Indonesia yang menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional. Di media sosial, tagar seperti #HormatiPetani menjadi Trending Topic sebagai bentuk koreksi.
– Reduksi Masalah Kompleks, menggunakan dikotomi “petani vs polisi” dinilai mereduksi perdebatan konstitusional yang kompleks menjadi pilihan profesi yang sederhana. Alih-alih menjelaskan argumen hukum dan tata negara secara mendalam, pernyataan tersebut terkesan defensif dan emosional.
– Cermin Mentalitas Institusi, beberapa pengamat melihat ini sebagai cermin dari kesombongan institusional (institutional arrogance), seolah-olah status Polri saat ini begitu mulia sehingga lebih baik bubar dan beralih profesi daripada tunduk pada perubahan struktural.
2. Pembelaan: Hanya Metafora untuk Menekankan Prinsip
Sebagian pihak mencoba memahami konteks pernyataan tersebut sebagai metafora,
Penekanan pada komitmen mereka berargumen bahwa Kapolri ingin menegaskan komitmen absolut pada independensi Polri. Ungkapan hiperbolis “lebih baik jadi petani” dimaksudkan untuk menggambarkan bahwa prinsip independensi itu adalah harga mati, bahkan jika konsekuensinya sangat ekstrem.
Bahasa Retoris yang Kuat, dalam dunia militer dan kepolisian, bahasa yang tegas dan penuh keyakinan sering digunakan untuk menyampaikan pendirian. Bagi pendukungnya, ini adalah cara Kapolri menunjukkan sikap kepemimpinan dan tidak ragu-ragu.
Fokus pada Substansi, Banalitas Kata, mereka mengajak publik untuk melihat substansi penolakan terhadap wacana pembenahan struktural yang dianggap berbahaya, ketimbang terjebak pada pilihan kata yang kurang pas.
3. Titik Tengah : Kesalahan Komunikasi yang Merusak Substansi
Mayoritas opini publik yang lebih moderat cenderung berpikir :
– Substansi Hilang Dibalik Kontroversi, apa pun niatnya, pilihan kata yang buruk telah mengalihkan perhatian dari debat penting tentang tata kelola kepolisian. Publik kini lebih banyak membahas “penghinaan petani” daripada membahas kelebihan dan kekurangan struktur Polri saat ini.
– Kepemimpinan Harus Bijak Berkomunikasi, sebagai pemimpin tinggi negara, Kapolri diharapkan mampu menyampaikan penolakan dengan argumentasi yang kuat, rasional, dan tidak menyinggung kelompok mana pun. Pernyataan seperti ini dinilai tidak mencerminkan kebijaksanaan dan kedewasaan yang diharapkan dari jabatannya.
– Perlu Permintaan Maaf dan Koreksi, banyak yang menyerukan agar Kapolri atau Juru Bicara Polri memberikan klarifikasi atau permintaan maaf atas ketidaktepatan kata-kata tersebut. Hal ini bukan tanda kelemahan, melainkan menunjukkan penghormatan pada seluruh profesi dan kematangan dalam memimpin.
Pernyataan Kapolri telah melukai perasaan banyak pihak dan menciptakan badan publik yang negatif terhadap institusi Polri, terlepas dari validitas argumen substansial tentang independensi.
Publik melihat bahwa :
1. Ada masalah komunikasi publik yang serius di tubuh pimpinan Polri. Retorika konfrontatif dan dikotomis tidak efektif dalam memenangkan hati publik di era demokrasi.
2. Isu kepekaan sosial dan kesetaraan martabat semua profesi telah mengemuka dan mengalahkan isu struktural itu sendiri.
3. Kredibilitas dan simpati publik yang seharusnya bisa diraih dengan argumen hukum yang kuat, justru tergerus oleh pernyataan yang dianggap arogan.
Agar perdebatan kembali ke substansi, diperlukan,
* Klarifikasi dan rekonsiliasi dari pimpinan Polri kepada masyarakat, khususnya para petani.
* Penyampaian argumen yang lebih rasional, terbuka, dan rendah hati dalam forum-forum resmi seperti rapat dengan DPR.
* Fokus pada pembahasan model pengawasan terbaik yang menjamin profesionalisme Polri sekaligus akuntabilitasnya, tanpa retorika emosional.
Pelajaran pentingnya adalah, dalam era transparansi dan media sosial, setiap kata dari pemimpin tinggi negara memiliki bobot dan konsekuensi. Perjuangan untuk mempertahankan prinsip harus dilakukan dengan cerdas, elegan, dan tanpa merendahkan pihak lain.
Oleh,
Mas’ud Hakim, M.Si., M.H.
– Pemerhati Kebijakan Publik
– Ketua LSM PiAR
