Radarjatim.co || Mojokerto – Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Unit Resmob Satreskrim Polres Mojokerto terhadap seorang jurnalis media online MABESNEWS.TV, berinisial MA (42), di sebuah kafe kawasan Mojosari pada Sabtu (14/3/2026), memicu polemik di kalangan organisasi pers.
Kasus yang semula disebut sebagai dugaan pemerasan tersebut kini menuai tanggapan serius dari sejumlah tokoh pers nasional yang menilai bahwa peristiwa tersebut perlu dilihat secara objektif dan tidak tergesa-gesa disimpulkan sebagai tindak pidana.
Wakil Ketua Umum Persatuan Wartawan Independen Nasional (PWIN), Agus Subakti, ST, SH, CPLA, menegaskan bahwa informasi yang dihimpun pihaknya menunjukkan adanya konteks lain di balik penyerahan uang sebesar Rp3 juta yang menjadi dasar OTT tersebut.
Menurutnya, dana tersebut bukanlah hasil pemerasan, melainkan bagian dari proses komunikasi terkait permohonan penghapusan berita yang sebelumnya telah tayang.
“Berdasarkan fakta dan informasi yang kami himpun, uang Rp3 juta itu bukan hasil pemerasan. Dana tersebut merupakan tindak lanjut dari permohonan pihak Divisi Hukum YPP Rehabilitasi Pecandu Narkotika Al Kholiqi yang meminta agar pemberitaan yang telah dimuat dapat dihapus. Artinya ada proses komunikasi, bukan paksaan,” ujar Agus Subakti.
Pernyataan serupa juga disampaikan Gus Aulia, SE., SH., MM., M.Ph, selaku Ketua Presidium Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PWDPI – Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia. Ia mengingatkan agar publik maupun aparat penegak hukum tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dalam menangani perkara tersebut.
Menurutnya, pertemuan antara pihak wartawan dan pelapor di kafe Mojosari justru terjadi karena adanya komunikasi yang diawali oleh permohonan dari pihak pelapor terkait penghapusan berita.
“Kita harus melihat persoalan ini secara jernih. Pertemuan itu terjadi karena adanya permohonan penghapusan berita dari pihak pelapor. Karena itu, asas praduga tak bersalah harus dikedepankan. Jangan sampai ada penggiringan opini yang berujung pada kriminalisasi terhadap jurnalis,” tegas Gus Aulia.
PWIN dan PWDPI juga meminta Polres Mojokerto agar menangani perkara ini secara objektif, profesional, dan transparan. Kedua organisasi pers tersebut menilai penyidik perlu mendalami secara komprehensif kronologi komunikasi antara kedua pihak, termasuk alasan pihak pelapor bersedia memberikan dana yang disebut sebagai kompensasi atas penghapusan berita.
“Proses hukum tentu harus dihormati. Namun aparat penegak hukum juga harus menelusuri secara utuh latar belakang terjadinya transaksi tersebut, agar tidak muncul stigma negatif terhadap profesi wartawan,” tambah perwakilan PWIN.
Saat ini, MA masih menjalani pemeriksaan di Satreskrim Polres Mojokerto. Sejumlah organisasi pers menyatakan akan terus memantau perkembangan kasus tersebut guna memastikan proses hukum berjalan adil dan tidak menimbulkan preseden buruk bagi dunia jurnalistik.
Dalam setiap proses hukum, asas praduga tak bersalah merupakan prinsip fundamental yang harus dijunjung tinggi. Pihak terlapor belum tentu bersalah, sebagaimana pihak pelapor juga belum tentu sepenuhnya benar, hingga seluruh proses hukum membuktikan secara sah dan meyakinkan di hadapan hukum.
(Tim.)
