Nganjuk || radarjatim.co,-Himbauan dari Pj Bupati Nganjuk saat kunjungi gedung mall pelayanan publik rupanya tidak di ndahkan yang mana disampaikan oleh Plt bahwasannya perusahaan yang akan mendirikan bangunan seharusnya mengurus ijin PBG terlebih dahulu karena sudah dipermudah untuk pengurusannya,serta Kurangnya pro aktif dinas terkait untuk melakukan pengawasan dan tindakan tegas bagi yang melanggar PP nomor 16 tahun 2021 tentang ijin PBG.
Seperti PT.Harapan jaya liman saat ini membangun pondasi pagar didesa prayungan kecamatan Lengkong yang sedang mengerjakan pondasi pagar informasi yang diterima dari Nara sumber media radar jatim.co belum mengantongi ijin PBG.dalam hal ini pihak perusahaan sudah mengabaikan kelengkapan syarat untuk mendirikan bangunan gedung,
Terpisah Dinas perijinan Kabupaten Nganjuk dikonfirmasi terkait ijin PBG “dijelaskan bahwa kalau untuk ijin itu yang berwenang mengeluarkan propinsi.
Sutris anggota LSM FPBI,ikut angkat bicara tentang adanya ijin PBG,kalau memang plt bupati sudah menghimbau agar perusahaan mengurus ijin PBG terlebih dahulu dan apabila ada perusahaan belum memiliki ijin seharusnya dinas terkait kordinasi dengan satpol PP untuk menghentikan kegiatan tersebut bukannya dibiarkan saja malah justru terkesan dugaan adanya lobi lobi atau kongkalikong di belakang meja dan harus ada tindakan tegas supaya pihak perusahaan bisa tertib dalam kelengkapan surat ijin,ungkap Sutris kepada wartawan media radarjatim.co.
(Sony/bersambung)
