Gresik || Radarjatim.co – investigasi dan Temuan proyek pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di Desa Sumbergede, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, menuai sorotan tajam dari kalangan media dan masyarakat. Proyek yang tengah berjalan tersebut diduga tidak memenuhi prinsip keterbukaan informasi publik lantaran tidak dilengkapi papan informasi anggaran proyek sebagaimana mestinya.
Kondisi tersebut memunculkan dugaan adanya ketidaktransparanan Pemerintah Desa Sumbergede terhadap masyarakat terkait penggunaan anggaran pembangunan, baik yang bersumber dari Dana Desa (DD), Bantuan Khusus (BK), maupun Bagi Hasil Pajak (BHP).
Dalam penelusuran di lapangan, sejumlah pekerja proyek mengaku tidak mengetahui secara pasti besaran anggaran maupun sumber dana pembangunan TPT tersebut. Para pekerja hanya menyebut bahwa proyek itu merupakan pekerjaan dari pemerintah desa, Minggu (14/05/2026).
“Tidak tahu anggarannya berapa, dari dana apa juga kurang paham. Kami hanya bekerja saja,” ujar salah satu pekerja saat ditemui di lokasi proyek.
Tak hanya soal transparansi, kualitas fisik pembangunan juga menjadi perhatian serius. Berdasarkan pantauan Tim Gabungan Media Radarjatim.co dan Busermediainvestigasi.id, konstruksi TPT dinilai kurang memenuhi standar kekuatan dan ketahanan bangunan. Pada beberapa bagian terlihat rongga-rongga di antara susunan batu, yang diduga tidak diisi adonan semen secara maksimal.
Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran bahwa bangunan TPT tidak akan mampu bertahan dalam jangka panjang, terlebih apabila menghadapi tekanan tanah maupun curah hujan tinggi.
Saat dikonfirmasi terkait proyek tersebut, Kepala Desa Sumbergede, Suwoto, menyampaikan bahwa anggaran pembangunan TPT berasal dari dana Bagi Hasil Pajak (BHP). Namun ketika ditanya mengenai volume atau panjang pengerjaan proyek, dirinya mengaku lupa dan kurang mengingat detail teknis pembangunan tersebut.
“Kalau sumber anggarannya dari BHP,” ujar Suwoto singkat, sembari mengaku kurang ingat terkait ukuran pengerjaan proyek TPT tersebut.
Menanggapi tidak adanya papan informasi proyek, Suwoto menyebut pihaknya telah memerintahkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) agar segera memasang papan anggaran. Ia bahkan mengaku kecewa lantaran instruksi yang telah disampaikan sebelumnya belum juga dijalankan.
“Saya sebenarnya sudah sering mengingatkan agar papan proyek segera dipasang,” ungkapnya.
Selanjutnya, tim media diarahkan untuk menemui Sekretaris Desa guna mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Namun saat didatangi, yang bersangkutan tidak berada di kantor desa.
Kondisi ini kembali menegaskan pentingnya keterbukaan publik dalam setiap pelaksanaan pembangunan desa. Transparansi anggaran bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bentuk tanggung jawab pemerintah desa kepada masyarakat sebagai penerima manfaat dan pengawas penggunaan uang negara.
Kewajiban keterbukaan informasi publik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa badan publik wajib menyediakan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan kepada masyarakat, termasuk terkait penggunaan anggaran negara dan daerah.
Selain itu, transparansi pengelolaan keuangan desa juga diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang mewajibkan pemerintah desa menyampaikan informasi pembangunan dan penggunaan anggaran secara terbuka kepada masyarakat, termasuk melalui papan informasi kegiatan proyek.
Apabila kewajiban tersebut diabaikan, pemerintah desa dapat dikenakan sanksi administratif hingga pemeriksaan lebih lanjut apabila ditemukan indikasi penyimpangan anggaran atau dugaan pelanggaran hukum lainnya.
Masyarakat pun diharapkan lebih aktif melakukan pengawasan terhadap setiap pembangunan desa agar pelaksanaan proyek benar-benar sesuai spesifikasi, tepat sasaran, serta tidak merugikan keuangan negara maupun kepentingan publik.
(Tim) .
