Gresik || RADARJATIM.CO — Proyek pemeliharaan Pelabuhan Bawean, Kabupaten Gresik, Tahun Anggaran 2026 dengan nilai kontrak Rp890.700.043 kini menjadi sorotan. Anggaran yang mendekati Rp900 juta tersebut dipertanyakan setelah hasil pengerjaan di lapangan dinilai belum maksimal dan terkesan hanya berupa tambal sulam aspal.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik mengenai kualitas pekerjaan, pengawasan teknis, serta kesesuaian hasil pelaksanaan dengan nilai anggaran yang digelontorkan. Proyek yang menggunakan uang rakyat semestinya menghasilkan pekerjaan yang berkualitas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan justru menyisakan tanda tanya.
Berdasarkan papan informasi proyek yang terpasang di lokasi, pekerjaan tersebut merupakan paket Pemeliharaan Pelabuhan Bawean Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2026 milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perhubungan, beralamat di Jalan Jemur Andayani I, Surabaya.
Dalam papan proyek tercantum Nomor Kontrak 000.3.3/752/113.5/2026, tertanggal 7 Agustus 2026, dengan nilai kontrak Rp890.700.043,00 yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2026.
Pekerjaan dilaksanakan oleh CV Sarana Mulya, dengan konsultan pengawas CV Archigo Consultan. Adapun waktu pelaksanaan yang tercantum dalam informasi proyek adalah 113 hari kalender.
Namun, berdasarkan pantauan awak media di lokasi, hasil pekerjaan yang terlihat dinilai belum mencerminkan harapan terhadap proyek dengan nilai anggaran sebesar itu. Permukaan aspal di area pelabuhan tampak seperti pekerjaan tambal sulam. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai spesifikasi teknis, ketebalan aspal, serta mutu hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan.
LSM GMBI Soroti Ketebalan Aspal dan Pengawasan
Ketua LSM GMBI KSM Bawean, Junaidi, yang turun langsung ke lapangan, menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi proyek tersebut. Ia mengaku beberapa kali mendatangi lokasi, tetapi tidak melihat keberadaan konsultan pengawas saat kunjungannya.
“Beberapa kali kami turun ke lapangan, tidak ada konsultan pengawasnya, hanya para pekerja saja yang nampak. Proyek ini diduga terkesan ada permainan,” ujar Junaidi kepada wartawan. Selasa (13/11/2027)
Junaidi juga menyoroti ketebalan aspal yang menurut penilaiannya kurang maksimal dan mempertanyakan apakah hasil pekerjaan sebanding dengan besarnya anggaran yang digunakan.
“Ketebalan aspalnya kurang begitu maksimal. Dengan dana sebesar itu seharusnya hasilnya lebih baik, bukan seperti tambal sulam, seadanya,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi catatan yang perlu ditindaklanjuti oleh instansi berwenang. Meski demikian, dugaan adanya penyimpangan maupun ketidaksesuaian spesifikasi teknis masih memerlukan pemeriksaan dan pembuktian melalui pengukuran lapangan, pemeriksaan dokumen kontrak, serta evaluasi oleh pihak yang berkompeten.
Dinas Perhubungan Diminta Tidak Tutup Mata
Persoalan ini tidak semestinya berhenti pada keluhan masyarakat. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur selaku instansi pemilik pekerjaan perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai spesifikasi teknis, metode pelaksanaan, standar ketebalan aspal, mekanisme pengawasan, dan hasil pemeriksaan mutu pekerjaan.
Konsultan pengawas juga perlu dimintai keterangan mengenai pelaksanaan tugas pengawasan di lapangan. Sementara itu, kontraktor pelaksana perlu memberikan penjelasan terkait metode pengerjaan dan kesesuaian hasil pekerjaan dengan ketentuan kontrak.
Jika ditemukan ketidaksesuaian, evaluasi teknis dan tindakan korektif harus dilakukan sesuai ketentuan kontrak serta peraturan yang berlaku. Apabila terdapat indikasi pelanggaran, pemeriksaan lebih lanjut oleh instansi berwenang juga patut dipertimbangkan berdasarkan bukti yang tersedia.
Hingga berita ini disusun, pihak Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur maupun CV Sarana Mulya belum berhasil dikonfirmasi terkait sorotan terhadap kualitas pekerjaan tersebut. Redaksi masih membuka ruang bagi pihak-pihak terkait untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab.
Publik menunggu jawaban yang jelas: apakah pekerjaan pemeliharaan Pelabuhan Bawean senilai Rp890,7 juta itu telah memenuhi spesifikasi dan standar mutu yang dipersyaratkan?
Sebab, uang yang digunakan berasal dari APBD. Setiap rupiah harus dapat dipertanggungjawabkan, sementara kualitas pekerjaan wajib dibuktikan melalui pemeriksaan teknis, bukan sekadar penilaian visual ataupun klaim sepihak dan pihak inspektorat Jawa Timur segera monev dan mengaudit secara sebab rawan penyelewengan dengan modus mark-up anggaran.
RADARJATIM.CO — Mengungkap Fakta demi Kebenaran.
