Malang || RADAR JATIM.CO~ Maraknya kasus perumahan bodong di Malang Raya menarik perhatian Mahasiswa Magang COE FH UMM yang tengah mengkaji meningkatnya praktik penipuan properti. Fenomena ini terjadi akibat tingginya permintaan rumah murah, sementara pengawasan terhadap perizinan dan legalitas pembangunan masih lemah.
Berbagai kasus seperti Valley Residence Joyogrand, Grand Mutiara Kedungrejo, The Aswindra Hill, dan PT Hadara Propertindo Jaya menunjukkan pola serupa. Developer menawarkan harga murah dan janji bebas biaya notaris, namun tanpa izin dan legalitas tanah yang valid. Mahasiswa Magang COE FH UMM mencatat korban tertipu karena minimnya transparansi.
Kasus Grand Mutiara Kedungrejo mencatat 96 user membayar hingga Rp165 juta per orang, tetapi rumah tak kunjung dibangun. Di Kota Batu, pembeli The Aswindra Hill menyetor hingga Rp779 juta meski pengembang belum mengurus izin pembangunan. Temuan ini memperkuat kajian Mahasiswa Magang COE FH UMM terkait lemahnya verifikasi izin.
Di Karangploso, PT Hadara Propertindo Jaya menjual 28 kavling tanpa hak, memakai dana user tanpa melunasi tanah pemilik sebelumnya. Mahasiswa Magang COE FH UMM menilai kasus ini sebagai contoh penipuan terstruktur yang menyasar masyarakat dengan harapan memperoleh rumah murah.
Peran notaris turut menjadi sorotan setelah ditemukan praktik pengesahan dokumen tanpa verifikasi sertifikat, penahanan berkas tanpa dasar hukum, hingga legitimasi proyek ilegal. Mahasiswa Magang COE FH UMM menilai bahwa notaris seharusnya menjadi benteng awal dalam mencegah transaksi perumahan bermasalah.
Firma Padepokan Hukum Lesanpuro menjadi pendamping hukum bagi para korban, termasuk Ibu Umbar sebagai pemilik lahan dan Ibu Sindy sebagai user. Kedua pihak mengalami kerugian besar akibat legalitas lahan yang tidak dipenuhi dan unit rumah yang tidak pernah dibangun oleh pengembang.
Ibu Umbar hanya menerima sekitar Rp110 juta dari total harga Rp310 juta, meski perjanjian mewajibkan pelunasan satu tahun. Sementara Ibu Sindy telah melunasi pembayaran tetapi tidak memperoleh unit rumah. Mahasiswa Magang COE FH UMM menilai kondisi ini memperlihatkan urgensi pendampingan hukum bagi masyarakat.
Firma Padepokan Hukum Lesanpuro telah melaporkan direktur PT Hadara Propertindo Jaya serta oknum notaris yang diduga terlibat. Upaya pemulihan hak terus berjalan dan sebagian korban telah memperoleh ganti rugi, meski pelaku utama masih belum memenuhi seluruh kewajibannya kepada para korban.
Mahasiswa Magang COE FH UMM menilai perlunya edukasi hukum kepada masyarakat agar dapat memeriksa izin, legalitas lahan, dan reputasi notaris sebelum membeli rumah. Firma Padepokan Hukum Lesanpuro turut aktif memberikan penyuluhan melalui media sosial dan layanan konsultasi hukum gratis.
Mahasiswa Magang COE FH UMM dan Firma Padepokan Hukum Lesanpuro mendorong pemerintah memperkuat pengawasan, memperbarui regulasi, dan menerbitkan daftar hitam developer serta notaris bermasalah. Langkah ini penting untuk melindungi masyarakat Malang Raya dari penipuan perumahan bodong dan memastikan hak atas perumahan yang layak.
