Malang | Radarjatim.co. ~ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang memperkenalkan prosedur baru terkait izin besuk di Pengadilan Negeri Sumenep. Langkah ini diambil untuk menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan pengadilan serta memastikan kunjungan berjalan lancar sesuai dengan aturan yang berlaku.
Selain itu, FH UMM juga mengorganisir Program Magang Mandiri bagi mahasiswa, yang dilaksanakan oleh Laboratorium Fakultas Hukum UMM. Program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat menyaksikan secara langsung dan menerapkan ilmu hukum yang telah mereka pelajari selama masa studi.
Pengunjung yang ingin menghadiri persidangan atau bertemu dengan pihak terkait harus mengajukan permohonan secara resmi. Permohonan bisa diajukan langsung ke bagian administrasi pengadilan atau melalui saluran komunikasi resmi yang tersedia, termasuk surat dan formulir online.
Dalam permohonan izin besuk, pengunjung wajib menyertakan identitas diri yang lengkap. Informasi yang dibutuhkan mencakup nama lengkap, nomor identitas, alamat, nomor telepon, dan informasi relevan lainnya untuk keperluan administrasi.
Pengunjung juga harus menjelaskan dengan jelas tujuan kunjungan mereka dalam permohonan izin besuk. Ini termasuk menghadiri persidangan, bertemu dengan pengacara, atau keperluan sah lainnya terkait proses hukum yang sedang berlangsung.
Setelah permohonan diajukan, pihak pengadilan akan meninjau dan memprosesnya. Jika permohonan disetujui, pengunjung akan menerima izin besuk dengan informasi terkait jadwal persidangan atau waktu yang diizinkan untuk kunjungan tersebut.
Pengadilan Negeri Sumenep mengingatkan pengunjung untuk memperhatikan waktu operasional pengadilan dan jam kerja administrasi. Hal ini penting agar pengajuan permohonan dan kunjungan bisa dilakukan sesuai dengan jadwal yang berlaku.
Selain itu, pengunjung diharapkan mematuhi prosedur keamanan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan pengadilan. Ini mencakup pemeriksaan keamanan dan larangan membawa barang-barang tertentu ke dalam ruang sidang untuk menjaga ketertiban.
Pengadilan Negeri Sumenep berkomitmen memberikan informasi yang jelas dan akurat terkait proses izin besuk. Pengunjung dapat memanfaatkan saluran komunikasi resmi pengadilan untuk mendapatkan klarifikasi atau bantuan jika diperlukan.
Namun, masyarakat Sumenep menghadapi tantangan dalam menggunakan teknologi untuk mendaftar izin besuk secara online. Keterbatasan akses internet dan kurangnya pengetahuan teknologi menjadi kendala utama bagi sebagian masyarakat.
Untuk mengatasi masalah ini, FH UMM akan menginisiasi program edukasi dan pelatihan bagi masyarakat tentang cara menggunakan teknologi untuk pendaftaran online. Layanan bantuan teknis dan pengoptimalan aplikasi juga akan dilakukan agar lebih user-friendly.
Kolaborasi antara pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat sangat penting dalam menghadapi transformasi digital. Diharapkan dengan upaya bersama, masyarakat Sumenep dapat lebih mudah memanfaatkan layanan hukum yang tersedia, sesuai perkembangan zaman yang terus berubah.
Penulis: Shaqila Latifa, Icha Nur Safitri, Risma Icha Firdausah
