Gresik || Radarjatim.co – Konflik antara warga Desa Iker-Iker Geger, Kecamatan Cerme, Gresik dengan PT. JPN yang sempat memanas akhirnya menemukan titik terang. Pada Jumat (20/02/2026), kedua belah pihak berhasil merumuskan kesepakatan bersama dalam mediasi yang digelar di Kantor Kepala Desa Iker-Iker Geger.
Permasalahan bermula pada Senin (16/02/2026), ketika Forum Komunikasi Masyarakat (FKM) Iker-Iker Geger menggelar aksi demonstrasi yang diikuti sekitar 500 orang. Warga mengajukan tuntutan terkait keadilan rekrutmen tenaga kerja lokal serta solusi atas bau limbah yang mengganggu kesehatan dan lingkungan.
Mediasi awal sempat menemui jalan buntu, hingga Kepala Desa Iker-Iker Geger, Kristono, mengeluarkan instruksi penutupan sementara aktivitas perusahaan hingga ditemukan solusi konkret. Proses ini dipantau langsung oleh Gus Aulia, Ketua LPK-RI DPC Kabupaten Gresik, beserta koordinator aksi, Iswahyudi.
Dalam mediasi terbaru, pihak manajemen perusahaan mendatangi kantor desa untuk menindaklanjuti tuntutan warga, dengan beberapa poin krusial dan disepakati:
1. Jumlah Tenaga kerja yang lowong 10 tenaga kerja dari iker-iker Geger;
2. 4 org Securiti dari iker-iker Geger yang belum memiliki pratama akan difasilitasi Pendidikan Garda Pratama secara bertahap;
3. Akan memenuhi 60% warga Gresik dan 40% warga luar sesuai peraturan daerah Gresik;
4. Tenaga kerja Borongan akan disampaikan kepada Balai Desa Iker-iker sesuai kebutuhan (kondisional);
5. Tentang kebutuhan tenaga kerja akan menginfokan pihak Balai Desa Iker-iker Geger dan mengutamakan warga Desa Iker-iker Geger;
6. Tidak melakukan aktivitas Produksi yang menimbulkan bau hingga filter terpasang di bulan Maret 2026;
7. Aktivitas Pergudangan seperti renovasi & bongkar muat barang tetap berjalan;
8. Pengawas dari Balai Desa akan diwakili oleh Kepala Desa, Ketua BPD dan Kasun iker-iker untuk memastikan tidak produksi yang menimbulkan bau di masa sebelum terpasang filter;
9. Konsekuensi jika menimbulkan bau maka kami akan memberhentikan kegiatan produksi sembari evaluasi;
10. Dari seluruh poin diatas jika tidak terealisasi maka perusahaan sanggup menerima sanksi berupa menghentian kegiatan produksi dan proses usaha.
Melalui surat kesepakatan ini disepakati untuk tidak ada tuntutan dari warga desa iker-iker Geger ke PT JPN dikemudian hari. Maka kedua belah pihak telah selesai secara damai dengan dasar musyawarah secara kekeluargaan
Penandatanganan kesepakatan disaksikan oleh Kabag Ops Polres Gresik (Kolpol Yusis), Kapolsek Cerme Gresik (AKP Taufan), Komandan Koramil Cerme (Kapten M.N Qomar), Kecamatan Cerme Gresik (Pak Nanang) juga jajaran Forkopimcam Cerme, serta seluruh aparatur pemerintah desa.
Gus Aulia Ketua LPK-RI Gresik memberikan apresiasi atas hasil mediasi tersebut: “Kami hadir untuk memastikan hak-hak masyarakat terlindungi. Hari ini kita melihat itikad baik dari perusahaan dan ketegasan dari pemerintah desa. Kami akan terus memantau agar poin-poin kesepakatan dijalankan secara konsisten.”
Dengan tercapainya kesepakatan ini, ketegangan yang sempat menyelimuti desa dinyatakan berakhir. Warga berharap perusahaan dapat menjalankan komitmennya demi terwujudnya harmoni antara sektor industri dan kehidupan masyarakat desa.
(Red)
