Gresik || radarjatim.co~Ketua Umum asosiasi Jurnalis Independen (AJI) R.Hasri Utomo.SH menanggapi adanya Gerombolan wartawan yang mengatasnamakan Komunitas Wartawan di Jawa Timur, tepatnya di Gresik yang dengan percaya dirinya menyatakan sebagai tameng atau beking terhadap para Kepala Desa (Kades) wilayah Gresik.
Dalam pernyataannya, komunitas tersebut mengajak para Kades agar tidak takut terhadap ancaman LSM maupun wartawan yang disebut mereka wartawan abal-abal.
Menurut Hasri, ini hal yang aneh jika masyarakat dihalangi untuk menanyakan temuan dugaan korupsi, selagi pemberitaan itu sesuai data dengan konfirmasi, dan fakta dilapangan jangan takut, ujarnya, Sabtu (20/05/2023).
“kok nunggu jadi Jurnalis, sebenarnya kita sebagai masyarakat punya peran dalam memberantas korupsi, kita bersama-sama aparat penegak hukum dalam Etika melakukan kontrol sosial terkait kebijakan pemerintah, masyarakat punya peran untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintahan, tidak bisa dihalang-halangi itu,” tegas Hasri.
“Kalau sekarang muncul adanya pendampingan terhadap Kades oleh gerombolan komunitas wartawan ada apa itu kok sudah melebihi batas tupoksi jurnalis Sebagai sosial kontrol ? Ini kan aneh patut di telusuri ini, kita semua paham kan di negeri Konoha tidak ada yang gratis, ada apa ini, berapa ini atensi honornya sebagai pendamping patut dipertanyakan ?,” Paparnya.
“Pejabat ini lupa bahwa pejabat termasuk kepala desa itu adalah “babu”, “kacung” dan “jongos” rakyat karena yang membayar gaji dan tunjangan dll adalah rakyat bukan pemerintah sedangkan pemerintah hanya mengelola uang milik rakyat.” Tambahnya.
Konflik antar organisasi (komunitas) wartawan di Gresik makin memanas tatkala pencari berita diluar organisasi yang mengkalim sebagai pendamping Kepala Desa mendapat perlakuan yang kurang baik dari Kepala Desa, informasi yang didapat beberapa Kepala Desa melarang awak media untuk datang melakukan konfirmasi terkait temuan.
“Apa sampean sudah tergabung di KWG mas ? Sekarang kalau mau masuk desa harus ijin masuk pintu komunitas itu dan ketua AKD, kalau belum tidak boleh masuk desa,” ungkap salah satu Kades yang namanya sengaja disamarkan.
Tidak itu saja, konflik makin memanas saat ketua AKD Kecamatan Kedamean, Suhadi menyatakan agar aparat penegak hukum secepatnya memberantas mereka para pencari berita di luar organisasi yang saat ini menyatakan diri sebagai pendamping.
Tidak ketinggalan Camat Kedamean, Sukardi juga melontarkan pernyataan yang meminta kepala desa di wilayahnya tidak takut menghadapi kawanan yang kerap menyatroni kantor desa. Seolah merasa dirinya bersih, Sukardi berpesan jangan sekali-kali memberikan uang berapapun nilainya kepada mereka.
Kisruh ini membuat polemik baru di tengah publik, sudah menjadi kasak kusuk di warung kopi, mereka tertawa sembari menyuruh semua berkaca dan tidak hanya menyalahkan satu sama lain,
“Sudahlah mas, Ojo sok bersih, semua sama manusia gak ada yang bersih, cuma ini masalah siapa yang dekat penguasa saja,” ungkapnya.
“Itu para kades jangan sampai kasih duit pada camat atau perangkat lainnya terkait pengajuan proyek desa atau saat minta rekom pencairan dana desa atau BK karena sekali dikasih akan tuman minta terus,” ungkap salah satu pengunjung warkop sambil terkekeh.
“Saya rasa itu juga menjadi keluhan para kades hingga patut diduga proyek dikerjakan asal jadi dan kurangin volume proyek atau menyalahi RAB untuk mengeruk Banyak keuntungan,” tambahnya.
Saat disinggung tentang MoU Kejari dengan Kades, dirinya hanya tertawa keras tanpa mau berkomentar.
Terpisah LSM LPHM melalui sekretaris Sungatnohadi, SH segera koordinasi dan kolaborasi dengan semua LSM dan organisasi wartawan lainnya sekabupaten Gresik untuk ngeluruk ke kantor Kecamatan kedamean untuk konfirmasi atas statement Camat Sukardi yang dirasa telah menyinggung dan melecehkan profesi wartawan dan LSM: meminta kepala desa di wilyahnya tidak takut menghadapi kawanan yang kerap menyatroni kantor desa. Dan pesanya lagi jangan sekali-kali memberikan uang berapapun nilainya kepada mereka.
“Jika sekali diberi uang entah apapun alasanya. Meski kadang kita kasihan. Tapi justeru sebaliknya akan dibuat langganan. Apa yang perlu ditakuti selama kita melaksanakan tugas-tugas kita sesuai dengan aturan. Kalau kades takut kapan bisa tenang menjalankan roda pemerintahan. Kami sebagai Camat tentu ikut bertanggungjawab dan akan melakukan pendampingan dengan teman wartawan. Karena mereka juga merusak marwah profesi wartawan yang benar benar menjalankan profesinya secara profesional,” ujarnya.
(Red)
