RADARJATIM.CO ~ Ketua Umum PB PGRI Prof. Dr. Unifah Rosyidi resmi dilaporkan ke KPK atas dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang terkait dana hibah dari Kemendikbud tahun 2016–2018. Dilaporkan oleh Ketua Patriot Cinta Tanah Air Abu Hasan. S.H. Jumat (20/12/2024.)
Berdasarkan press release yang diberikan pada media ini (20/12/2024) bahwa pengelolaan dana hibah tersebut diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) atas rekomendasi Wakil Presiden RI saat itu, yang dicairkan dalam tiga periode pada tahun 2016, 2017, dan 2018.
Dugaan korupsi tersebut ditaksir telah merugikan negara sekitar 18 M lebih. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh perwakilan pelapor Sugiono Eksantoso dari Jawa Timur.
“Dengan total kerugian 18 M lebih mulai dari tahun 2016, 2017 dan 2018. Kami juga melengkapi dokumen-dokumen itu. Termasuk diantaranya pernyataan dari beberapa pengurus PB PGRI yang dipecat oleh UR. Tentu dengan harapan bahwa KPK tidak main-main dengan laporan kami agar segera ditindaklanjuti.” Tutur pria asal Bondowoso Jawa Timur tersebut.
Harapan tim pelapor pada KPK untuk segera menindaklanjuti laporan yang telah diajukan. Mereka yakin laporannya akan segera diproses karena di periode presiden Prabowo Subianto tidak akan main-main dalam memberantas korupsi di negara ini.
“Lebih-lebih sekarang zaman presiden Prabowo Subianto yang benar-benar akan menegakkan keadilan dan memberantas korupsi dari mana pun asalnya…Mudah-mudahan pihak KPK segera menindaklanjuti dan memanggil pihak-pihak terkait baik itu para saksi maupun pihak-pihak lain sehingga ini menjadi terang benderang dan kalaupun ternyata dugaan ini benar agar menetapkan UR sebagai tersangka dan menggunakan rompi orange di KPK.” Ujarnya lagi.
Adapun rincian dugaan penyalahgunaan dalam press release yang dikeluarkan sebagai berikut;
1. Dana Hibah dalam Tiga Periode Pencairan (2016–2018):
Dana hibah yang diberikan oleh Kemendikbud dalam tiga tahap pencairan selama periode 2016 hingga 2018, yang seharusnya digunakan untuk mendukung program-program PB PGRI, diduga tidak dikelola dengan transparan dan akuntabel.
2. Realisasi Renovasi Gedung Tidak Maksimal:
Salah satu tujuan utama dari dana hibah adalah renovasi gedung PB PGRI. Namun, proyek renovasi ini hanya terealisasi sebagian kecil, dengan hasil yang jauh dari standar yang seharusnya.
3. Panitia Renovasi Bersifat Formalitas:
Panitia renovasi yang dibentuk untuk mengelola proyek renovasi hanya bersifat formalitas. Orang-orang yang tergabung dalam panitia tersebut merupakan bagian dari lingkaran Ketua Umum UR, tanpa peran nyata dalam pelaksanaan proyek.
4. Penyalahgunaan Wewenang sebagai Ketua Umum:
Ketua Umum PB PGRI, UR, diduga menyalahgunakan jabatannya untuk mengontrol penuh keputusan organisasi dan pengelolaan dana hibah. Hal ini mencederai prinsip kolektif dan akuntabilitas yang seharusnya diterapkan dalam organisasi.
5. Pengelolaan Dana oleh Oknum Lingkaran Ketua Umum:
Dana hibah yang diterima organisasi dikelola secara tertutup oleh orang-orang tertentu di bawah kendali UR, tanpa melibatkan mekanisme transparansi atau partisipasi dari anggota organisasi yang relevan.
Tuntutan Transparansi dan Akuntabilitas:
Kami menyerukan kepada pihak-pihak terkait untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan dana hibah selama periode 2016–2018. Jika ditemukan adanya penyimpangan, pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.
Seruan kepada Penegak Hukum:
“Kami mendesak aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk segera menyelidiki dugaan penyalahgunaan dana hibah ini demi menjaga integritas organisasi dan kepercayaan masyarakat.
Komitmen untuk Reformasi Organisasi:
PB PGRI sebagai organisasi yang menaungi para pendidik di Indonesia harus segera melakukan pembenahan tata kelola, memperkuat transparansi, dan memastikan semua dana digunakan untuk kepentingan yang sesuai dengan amanat yang diberikan.
Kami berharap kasus ini dapat menjadi pelajaran berharga untuk mencegah penyalahgunaan dana publik di masa mendatang dan membangun organisasi yang lebih baik.
[Abu Hasan – 081 331 914 99]
