Surabaya |radarjatim.co- Komisi D DPRD Surabaya melakukan peninjauan langsung (Sidak) ke lokasi bangunan cagar budaya di jln.Darmo no 30 kota Surabaya,hal tersebut karna sudah ramai di media sosial karna kondisi Bangunan tersebut sudah dibongkar dan dirobohkan.
Wakil ketua komisi D DPRD Surabaya Bu Lutfiyah Politisi Fraksi Gerindra mengatakan bahwa pihaknya sedang mengkaji dan mancaritahu latar belakang dibongkarnya cagar budaya tersebut.
Sebelum kita memanggil beberapa pihak terkait, kami ingin tau langsung kondisinya Bangunan di lokasi, sayangnya dalam tinjauan rombongan kami tidak ada satupun yang menerima kami,termasuk Owner-nya. Selasa ( 03/06/2025)
Harapan kami dalam tinjauan ada pihak terkait (Termasuk owner) Yang bisa memberikan keterangan penjelasan soal pembongkaran bangunan yang berstatus cagar Budaya tersebut.
Pasalnya pembongkaran status cagar budaya di Kota Surabaya di atur secara ketat dalam peraturan daerah guna menjaga kelestarian warisan budaya ,yang artinya ada syarat dan prosedur yang harus terpenuhi” pungkasnya.
dr.Michael leksodimulyo anggota komisi D DPRDS urabaya dari fraksi PSI memberikan ulasannya meminta pada Pemkot Surabaya untuk bertindak lebih tegas dalam menegakkan aturan terkait keberadaan bangunan berstatus cagar budaya.
Secara tegas ia mengatakan kondisi bangunan cagar budaya sudah hancur lebur,sebuah gambaran nyata dari kegagalan perlindungan cagar budaya yang seharusnya jadi tanggung jawab pemerintah.
Bangunan sudah hancur lebur” ujarnya seharusnya bangunan cagar budaya itu terlindungi,kami mempertanyakan apakah pembongkaran ini sudah ada izin dari Pemkot kota Surabaya???
Kalau belum ada izin itu sangat fatal”ujarnya kepada awak media sesuai sidak.
dr.Michael menyoroti belum ada mekanisme kompensasi yang jelas bagi pemilik bangunan cagar budaya,ia berharap Pemkot Surabaya meniru
Sistim negara negara luar,dimana bangunan cagar budaya bersejarah dibeli oleh pemerintah atau diberikan insentif tertentu agar bangunan cagar budaya tersebut masih terjaga dengan baik.
Jangan sampai pemilik bangunan dirugikikan karna rumahnya tiba tiba di cap sebagai bangunan cagar budaya,tidak bisa dijual,tidak bisa dimanfaatkan tanpa ada solusinya.
Hal itu harus ada pendekatan dua arah bukan terjadi pemaksaan”pungkasnya.
Kami akan mengkaji kembali peraturan hukumnya,kalau sudah ada berapa kuatnya implementasinya,bila belum ada peraturan hukum
nya ini adalah moment tepat untuk memperbaiki sistem perlindungan sejarah kota” tegasnya.
Diketahui bangunan cagar budaya (BCB) Surabaya diklarifikasi dalam empat golongan berdasarkan nilai sejarah dan kondisi fisiknya.
Yakni golongan A,B,C,dan Do golongan A harus dipertahankan melalui preservasi,pembongkaran dilarang kecuali dalam kondisi rusak berat dan harus dibangun kembali sesuai dengan aslinya.
Golongan B dapat dilakukan pembongkaran hanya jika kondisi fisik buruk dan tidalnlayak tegak.
Golongan C dapat dilakukan revitalisasi atau adaptasi dengan syarat mempertahankan tampilan utama bangunan tersebut.
Golongan D dapat dibongkar jika membahayakan keselamatan,dengan syarat bangunan kembali pada bentuk aslinya.
Jika ada pembongkaran makanpemilik harus mengajukan izin membongkar pada kepala daerah melalui pejabatvyang ditunjuk dan mendapatkan dari Tim cagar Budaya sebelum izin diberikan.
Pembongkaran BCB hanya di izinkan jika secara fisik bangunan tersebut mengalami kerusakan berat,roboh,atau terbakar yang membahayakan keselamatan pengguna atau lingkungan sekitar dan melalui penelitian dan dokumentasi lengka yang perlunya menunjukkan domisili.
Untuk itu disarankan sebelum melaksanakan pembongkaran untuk berkonsultasi dengan Dinas kebudayaan dan pariwisata kota Surabaya,untuk bisa memastikan bahwa semua prosedur dan persyaratan telah dipenuhi serta mengikuti arahan dan rekomendasi dari Tim cagar budaya.
(BSK)
