Surabaya | radarjatim.co- komisi D DPRD Surabaya menggelar Rapat dengar pendapat (RDP) terkait. meningkatnya kasus kekerasan terhadap Anak dan perempuan dikota Surabaya,dan dihadiri korsp pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia putri (KOPRI-PMII) cabangKota surabaya.selasa (6/5/2025)
Rapat dipimpin oleh Arjuna Rizki Krinayana dihadiri oleh perwakilan Dinas Pendidikan !Disdik) Dinas pemberdayaan perempuan perlindungan Anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana kota Surabaya (DP3A-PPKB)serta Bantuan Hukum PC PMII.
Forum rapat ini menjadikan wadah bagi KOPRI untukvmenyuarakan keresahan mereka terhadap meningkatnya kasus kekerasan Sexsual terhadap Anak dan Perempuan di kota Surabaya khususnya dikalangan usia sekolah dasar dan menengah pertama.
Nur Lailatul Fitria ketua KOPRI PMII Surabaya mengungkapkan pada forum rapat bahwa banyak korban kekerasan seksual berasal dari masyarakat kalangan menengah ke bawah kerap mengalami hambatan dalam melapor ke lembaga formal karena merasa takut atau tidak paham prosedurnya.
Hal itu membuat KOPRI menginisiasi dengan membuka sebuah program KOPRI set line,sebuah hotline pengaduan bagi perempuan Anak sebagai Alternatif pelaporan yang lebih informal dan mudah di akses.
Ini adalah bentuk kegelisahan sebagai perempuan muda di kota Surabaya,hal ini karna kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak terus meningkat setiap tahun di kota Surabaya.
Kami ingin KOPRI hadir sebagai jembatan dan wadah masyarakat akar rumput dan Lembaga perlindungan Formal” pungkas Nur Lailatul.
Komisi D Ajeng Wirawati menanggapi hal itu pentingnya kalaborasi antara pemerintah kota dengan organisasi kepemudaan sepeeerti KOPRI dan PMII.Ajeng menyampaikan perlunya sosialisasi lebih
dekat ke masyarakat melalui Forum RW,Balai RW dan kampung Ramah Anak yang telah ada,ia juga menyoroti pentingnya peran keluarga dan lingkungan dalam mencegah kekerasan seksual.
Bagaimanapun kita butuh kontribusi dari teman teman semua agar informasi tentang pencegahan kekerasan dapat diterima masyarakat secara efektif” Jelasnya.
dr.Zuhrotul Mar,ah menekankan urgensi pendidikan perenting sebagai upaya pencegahan ejak Doni,jugabketahanan keluarga adalah fondasi utama dalam membentuk karakter anak yang tangguh terlindungi dari ancaman kekerasan.
Kalau pola pendidikan keluarga baik pola asuhnya baik maka anak anak akan bisa melindungi diri sendiri dari perundungan hingga pelecehan”pungkas Zuhrotul Mar,ah.
Imam Syafi’i anggota komisi D memberikan ulasannya menyoroti perlunya sinergi antara elemen legislatifb eksekutif,dan masyarakat sipil dalam menjalankan peraturan daerah (PERDA) nomor3 tahun 2023btentang perlindungan Anak dan Perempuan yang merupakan revisi Perda tahun 2011.
Imam syafi,i juga menegaskan bahwa regulasi perda dan perwali harus benar benar dijalankan pada masyarakat dilapangan bukan hanya menjadi formalitas semata saja.
Kami tidak ingin regulasi hanya dijadikan sebagai pelengkap penilaian lomba lomba,harus ada implementasi nyatadisinilah pentingnya peran Civil society seperti KOPRI” pungkas imam syafi,i.
Kami berharap KOPRI dan LBH PMII membekali diri dengan pengetahuan terkait sistem peradilan pidana anak,agar pendampingan nantinya bisa dilakukan secara profesional dan sesuai Hukum.
Dalam rapat Anggota Dewan komisi D DPRD Surabaya memberikan Apresiasinya terhadap insiatf KOPRI-PMII yang bisa menjadi mitra strategis dalam mengatasi isu kekerasan seksual di kota Surabaya.
Mereka jugamembuka peluang kalaborasilanjutan baik dalam bentuk sosialisasi ke sekolah sekolah maupun pelibatan dalam forum komunitas.
Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Surabaya bersama KOPRI PMII menjadi momentum penting untuk menjadi perkuatan sinergi antara Pemuda,legeslatif, dan Eksekuidalam menangani kekerasan seksual terhadap perempuan dan Anak di kota Surabaya,
Dengan harapan kota Surabaya menjadi kota ramah Anak secara nyata ditingkat akar rumput,tidak terkesan hanya simbolik saja.
(BSK)
