Lamongan || Radarjatim.co— Dugaan praktik mafia bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kembali mencoreng tata kelola distribusi energi nasional. Kali ini, indikasi kuat penyelewengan Bio Solar mencuat di wilayah pesisir Desa Doto, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Modus yang digunakan diduga sistematis dan terorganisir, berlindung di balik kebutuhan nelayan, namun berujung pada praktik penimbunan dan distribusi ilegal.
Investigasi lapangan menemukan pola yang jauh dari kewajaran. Di SPBU Kemantren, antrean kendaraan jenis pick up seperti Isuzu Traga dan Mitsubishi L300 terlihat mengangkut puluhan drum kosong berkapasitas 200 liter. Dalam waktu singkat, kendaraan-kendaraan tersebut mengisi solar dalam volume besar jumlah yang dinilai melampaui kebutuhan operasional nelayan tradisional.
Dalih “untuk nelayan” pun langsung diuji.
Salah satu sopir mengklaim BBM tersebut akan digunakan untuk aktivitas melaut. Namun, hasil pembuntutan tim investigasi justru mengungkap fakta berbeda. Kendaraan tidak menuju dermaga atau kelompok nelayan, melainkan masuk ke sebuah lokasi tertutup di Desa Doto, Senin (30/03/2026).
Di lokasi tersebut, aktivitas bongkar muat berlangsung intens dan tertutup. Isi drum dipindahkan secara cepat, diduga untuk ditimbun atau dialihkan ke kendaraan lain. Tak berselang lama, sebuah truk colt diesel bernomor polisi S 9625 UF keluar dari area tersebut.
Saat dihentikan, sopir berinisial D mengaku membawa solar yang rencananya dikirim ke wilayah Panceng. Namun ketika dimintai keterangan terkait legalitas dan asal distribusi, ia tidak mampu memberikan jawaban yang jelas, bahkan memilih menghubungi pihak yang disebut sebagai pemilik barang.
Beberapa menit kemudian, seorang pria berinisial HR datang bersama tiga orang lainnya. Ia tidak membantah kepemilikan solar tersebut, namun pernyataannya justru memperkuat kecurigaan publik. HR menyebut gudang tempat aktivitas itu berlangsung sebagai milik “orang penting” di Lamongan, sekaligus mengklaim dirinya sebagai pihak yang mengendalikan operasional di lokasi tersebut—tanpa mampu menunjukkan satu pun dokumen resmi terkait izin penyimpanan maupun distribusi BBM bersubsidi.
Pernyataan ini mengarah pada dugaan adanya jaringan terstruktur yang bermain di balik distribusi BBM subsidi.
Untuk menguji klaim bahwa solar tersebut diperuntukkan bagi nelayan, tim investigasi menelusuri langsung ke warga pesisir Desa Doto. Hasilnya justru bertolak belakang. Para nelayan mengaku membeli BBM secara mandiri di SPBU dalam jumlah terbatas, sesuai kebutuhan harian.
“Kami tidak berani menyimpan banyak. Takut dianggap menimbun,” ujar salah satu nelayan.
Fakta ini memperkuat indikasi adanya penyimpangan serius dalam rantai distribusi. BBM subsidi yang semestinya menjadi hak masyarakat kecil diduga justru dikumpulkan dalam skala besar oleh pihak tertentu, untuk kemudian diperjualbelikan kembali di luar mekanisme resmi demi meraup keuntungan dari selisih harga.
Jika terbukti, praktik ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan kejahatan ekonomi yang merugikan negara dan merampas hak rakyat. Lebih jauh, kondisi ini menunjukkan lemahnya pengawasan serta potensi pembiaran yang membuka celah bagi tumbuhnya praktik mafia energi di daerah.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pemilik gudang maupun paguyuban nelayan Desa Doto. Namun, rangkaian temuan di lapangan telah menunjukkan indikasi kuat adanya praktik ilegal yang terstruktur dan berpotensi melibatkan aktor-aktor berpengaruh.
Kasus ini menjadi alarm keras bagi aparat penegak hukum dan instansi terkait. Pengawasan distribusi BBM subsidi di Lamongan tidak boleh lagi longgar. Dalih “untuk nelayan” tidak boleh dijadikan tameng untuk menyamarkan praktik penimbunan dan bisnis gelap.
Negara tidak boleh kalah oleh mafia. Jika dibiarkan, bukan hanya subsidi yang bocor—kepercayaan publik pun akan ikut runtuh.
(Tim Investigasi)
