SURABAYA || RADARJATIM.CO – Penggunaan anggaran miliaran rupiah di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 kembali menjadi sorotan tajam. Sejumlah paket pengadaan, mulai dari kegiatan seremonial, belanja suvenir, meeting hotel hingga makanan dan minuman rapat, dipertanyakan oleh tim investigasi PT Media Rakyat Demokrasi (MRD) bersama LSM GARAD Indonesia.
Sorotan tersebut mencuat setelah tim investigasi menemukan sejumlah ketidaksesuaian antara penjelasan tertulis Bakesbangpol Jatim dengan data yang tercantum dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP.
Melalui surat bernomor 000.3/10931/209.1/2026, Bakesbangpol Jatim sebelumnya memberikan tanggapan atas sejumlah pertanyaan terkait mekanisme pengadaan barang dan jasa. Dalam jawabannya, instansi tersebut menyebut pengadaan bernilai besar telah dilaksanakan melalui mekanisme E-Purchasing atau E-Katalog sesuai ketentuan pengadaan pemerintah.
Namun, hasil penelusuran ulang tim investigasi justru menemukan fakta berbeda pada salah satu paket pengadaan yang menjadi perhatian, yakni Belanja Makanan dan Minuman Rapat senilai Rp782.806.000.
Paket tersebut tercatat dalam SIRUP LKPP dengan Kode RUP 61576999. Berdasarkan penelusuran tim, metode pemilihan penyedia yang tercantum adalah Pengadaan Langsung, bukan E-Purchasing sebagaimana penjelasan yang sebelumnya disampaikan pihak instansi.
Temuan inilah yang kemudian memicu pertanyaan serius mengenai konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pengadaan anggaran tersebut.
Direktur PT Media Rakyat Demokrasi (MRD), Achmad Anugrah, menyebut perbedaan antara jawaban tertulis dan data pada sistem pengadaan pemerintah perlu dijelaskan secara terbuka.
“Ini menjadi pertanyaan besar. Dalam surat tanggapan mereka berargumen bahwa pengadaan dilakukan melalui E-Purchasing demi efektivitas dan kepatuhan regulasi. Tetapi ketika kami telusuri di SIRUP, paket makanan dan minuman rapat senilai Rp782 juta justru tercatat menggunakan metode Pengadaan Langsung,” tegas Achmad, Senin (9/11/2026).
Menurutnya, pencatatan anggaran dalam sejumlah pos perlu ditelusuri lebih jauh untuk memastikan apakah pengadaan tersebut benar-benar merupakan kebutuhan yang berbeda atau terdapat indikasi pemecahan paket pengadaan.
“Kalau memang terdapat beberapa pos anggaran dalam satu tahun anggaran dengan kebutuhan dan objek pengadaan yang sejenis, harus dijelaskan dasar perencanaannya. Jangan sampai muncul dugaan pemecahan paket untuk menghindari mekanisme pemilihan penyedia yang semestinya,” tambahnya.
Paket EO, Suvenir Rp1,79 Miliar dan Meeting Hotel Ikut Dipertanyakan
Tidak hanya belanja makanan dan minuman rapat, tim investigasi MRD-GARAD juga menyoroti sejumlah paket pengadaan lainnya.
Di antaranya paket jasa Event Organizer (EO) dengan nilai sekitar Rp1,52 miliar dan Rp468 juta. Tim mempertanyakan klasifikasi jenis pengadaan dalam sistem yang disebut tercatat sebagai pengadaan BARANG, meskipun substansi pekerjaan berkaitan dengan jasa penyelenggaraan kegiatan.
Klasifikasi tersebut dinilai perlu diklarifikasi agar tidak menimbulkan persoalan dalam administrasi maupun proses pengadaan.
Sorotan berikutnya tertuju pada paket Belanja Suvenir atau goodie bag dengan nilai mencapai Rp1,79 miliar serta paket meeting hotel dalam kota senilai Rp1,22 miliar.
GARAD menilai penjelasan mengenai kesesuaian dokumen DPA/DPPA belum cukup menjawab pertanyaan mengenai kewajaran harga, urgensi kegiatan, spesifikasi barang, hingga manfaat belanja bagi masyarakat.
Mereka meminta Bakesbangpol Jatim membuka dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) agar publik dapat mengetahui secara transparan dasar penentuan harga serta kebutuhan masing-masing paket pengadaan.
“Kesesuaian di atas kertas dokumen DPPA internal tidak otomatis menjawab persoalan kewajaran penggunaan uang rakyat. Kami tidak membutuhkan jawaban normatif. Kami meminta HPS dan KAK dibuka secara transparan. Berapa harga satuan goodie bag? Apa spesifikasinya? Mengapa kegiatan rapat dalam kota harus mengalokasikan anggaran miliaran rupiah untuk hotel?” tegas perwakilan GARAD.
Menurut GARAD, keterbukaan dokumen tersebut penting untuk memastikan setiap rupiah anggaran daerah digunakan secara efisien, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Surat Addendum Dikirim, Beri Tenggat 2×24 Jam
Sebagai tindak lanjut atas temuan tersebut, GARAD mengaku telah mengirimkan surat addendum berisi penegasan sejumlah dugaan kejanggalan administrasi pengadaan kepada Nurul Ansori, Sekretaris Bakesbangpol Jatim.
Surat tersebut dikirimkan dalam format PDF melalui nomor WhatsApp yang sebelumnya digunakan pihak instansi untuk menyampaikan surat balasan.
“Karena sebelumnya saya juga menerima balasan surat melalui nomor WhatsApp tersebut, maka untuk surat addendum ini sementara kami kirim melalui kontak yang sama dalam bentuk file PDF,” ungkapnya.
GARAD memberikan tenggat waktu 2×24 jam kepada Bakesbangpol Jatim untuk memberikan penjelasan substantif dan merespons permintaan keterbukaan dokumen HPS serta KAK.
Apabila tidak mendapatkan jawaban yang memadai, GARAD menyatakan akan berkoordinasi dengan jaringan mitra hukumnya untuk membawa hasil penelusuran data digital tersebut kepada aparat penegak hukum.
Langkah itu, menurut mereka, diperlukan agar seluruh proses perencanaan dan pengadaan anggaran Bakesbangpol Jatim dapat diperiksa secara objektif oleh pihak berwenang.
Transparansi Anggaran Bukan Sekadar Formalitas
Persoalan ini menjadi pengingat bahwa penggunaan anggaran publik tidak cukup hanya dinyatakan sesuai dokumen administrasi. Kewajaran harga, ketepatan metode pengadaan, klasifikasi pekerjaan, serta manfaat kegiatan juga harus dapat dipertanggungjawabkan.
Publik berhak mengetahui bagaimana anggaran miliaran rupiah direncanakan dan dibelanjakan, terlebih ketika muncul perbedaan informasi antara jawaban resmi instansi dengan data yang tercantum dalam sistem pengadaan pemerintah.
Hingga berita ini disusun, substansi temuan dan tudingan yang disampaikan MRD-GARAD masih memerlukan klarifikasi lebih lanjut dari Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur.
Redaksi RADARJATIM.CO membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Bakesbangpol Jatim agar seluruh informasi dapat disajikan secara berimbang dan sesuai prinsip jurnalistik.
(Tim )
