GRESIK | RADARJATIM.CO — Persoalan Pulau Bawean kembali dibawa ke Gedung DPRD Kabupaten Gresik. Aliansi Mahasiswa-Pemuda Bawean (AMPB) bersama Aliansi BEM dan Ciapaying Gresik menggelar aksi demonstrasi, Rabu (30/9/2026), dengan satu pesan tegas: masyarakat Bawean tidak lagi membutuhkan jawaban normatif dan janji palsutetapi kebijakan konkret.
Aksi tersebut dihadiri langsung Bupati Gresik H. Fandi Akhmad Yani, S.E., M.MB., Ketua DPRD Gresik M. Syahrul Munir, serta Wakil Ketua DPRD Gresik Lutfi Dhawam, S.H.
Di hadapan jajaran eksekutif dan legislatif, AMPB kembali menyoroti persoalan yang selama ini dinilai belum mendapatkan penyelesaian memadai, terutama ketidakpastian transportasi laut dan keterbatasan pelayanan kesehatan di Pulau Bawean.
Koordinator AMPB, Saiq Khayran, menegaskan bahwa aksi tersebut bukan sekadar mengulang keluhan yang sama.
“Kedatangan kami hari ini bukan lagi untuk mendengarkan jawaban-jawaban normatif. Kami datang untuk meminta jawaban yang konkret, kebijakan yang jelas, dan langkah yang benar-benar bisa dirasakan masyarakat Bawean,” tegas Saiq.
Menurutnya, persoalan transportasi laut bukan sekadar masalah mobilitas. Bagi masyarakat kepulauan, transportasi laut merupakan bagian penting dari keberlangsungan aktivitas ekonomi, distribusi kebutuhan pokok, pendidikan, hingga akses terhadap pelayanan kesehatan.
“Transportasi laut bagi masyarakat Bawean bukan sekadar alat untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Ini adalah urat nadi kehidupan masyarakat kepulauan. Ketika pelayaran tidak pasti, maka aktivitas ekonomi, distribusi barang, pendidikan, bahkan pelayanan kesehatan ikut terdampak,” ujarnya.
Kesehatan juga menjadi sorotan serius.
AMPB mendesak Pemerintah Kabupaten Gresik melakukan pembenahan terhadap pelayanan kesehatan di Bawean, termasuk penguatan RSUD Umar Mas’ud dari sisi tenaga kesehatan, ketersediaan obat-obatan, serta fasilitas penunjang medis.
“Kesehatan adalah kebutuhan dasar dan menyangkut keselamatan manusia. Pemerintah tidak boleh membiarkan masyarakat Bawean terus berhadapan dengan keterbatasan layanan kesehatan. RSUD Umar Mas’ud harus diperkuat,” tegas Saiq.
AMPB juga menilai persoalan transportasi dan kesehatan tidak dapat dipisahkan. Ketika fasilitas kesehatan di Bawean belum mampu menangani kondisi tertentu, pasien membutuhkan sistem rujukan ke daratan. Namun, sistem rujukan akan menghadapi persoalan serius apabila transportasi laut tidak memiliki kepastian.
“Jangan melihat transportasi dan kesehatan sebagai dua persoalan yang berdiri sendiri. Keduanya saling berkaitan. Ketika rumah sakit tidak mampu memberikan layanan tertentu, pasien membutuhkan rujukan. Tetapi kalau transportasinya tidak pasti, bagaimana pasien bisa mendapatkan pertolongan secara cepat?” ungkapnya.
Karena itu, AMPB meminta Bupati Gresik tidak berhenti pada komitmen dan pernyataan politik, melainkan menerjemahkannya dalam kebijakan yang memiliki target, jadwal pelaksanaan, serta mekanisme evaluasi yang jelas.
“Kami ingin Bupati benar-benar memperbaiki sistem pelayaran dan layanan kesehatan di Pulau Bawean. Jangan sampai pemerintah baru bergerak ketika persoalan kembali menjadi krisis,” ujar Saiq.
Kehadiran Bupati bersama pimpinan DPRD Gresik dalam aksi tersebut, menurut AMPB, harus menjadi momentum untuk menghasilkan tindak lanjut yang dapat diukur.
“Hari ini pemerintah dan DPRD hadir langsung di hadapan mahasiswa dan pemuda Bawean. Kami berharap kehadiran ini tidak berhenti sebagai seremonial. Harus ada tindak lanjut, ada kebijakan, ada target, dan ada evaluasi. Kami akan terus mengawal apa yang menjadi komitmen pemerintah,” tegasnya.
AMPB memastikan pengawalan terhadap kebijakan Pemkab Gresik terkait kepentingan masyarakat Bawean akan terus dilakukan. Kritik, menurut mereka, merupakan bagian dari kontrol publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
“Kami akan terus mengawal kebijakan pemerintah. Kalau ada kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, tentu akan kami dukung. Tetapi kalau persoalan Bawean kembali dibiarkan, kami juga akan kembali mengingatkan dan menagih komitmen pemerintah,” pungkas Saiq.
Aksi di Gedung DPRD Gresik tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa persoalan Bawean tidak cukup ditangani dengan respons sesaat ketika terjadi krisis.
Yang dituntut masyarakat adalah kepastian.
Kepastian transportasi laut sebagai konektivitas utama wilayah kepulauan dan kepastian pelayanan kesehatan sebagai kebutuhan dasar.
Kini, bola berada di tangan pemerintah dan DPRD Gresik: apakah tuntutan tersebut akan berhenti sebagai catatan aksi, atau benar-benar diterjemahkan menjadi kebijakan yang dapat dirasakan masyarakat Bawean.
RADARJATIM.CO — Mengungkap Fakta Demi Kebenaran.
