MALANG || RADARJATIM.CO – Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) memberikan sosialisasi mengenai pentingnya pendaftaran tanah kepada masyarakat Dusun Klandungan Desa Landungsari Kecamatan Dau kabupaten kabupaten Malang
Kegiatan ini menjadi sarana berbagi informasi agar masyarakat semakin memahami manfaat sertifikat tanah serta mengetahui langkah awal untuk mendaftarkan tanah yang dimiliki.
Dalam sosialisasi tersebut, masyarakat diajak memahami bahwa pendaftaran tanah penting untuk memberikan kepastian hukum atas hak tanah. Sertifikat juga dapat membantu mengurangi risiko sengketa, mendukung berbagai keperluan ekonomi, serta memberikan perlindungan terhadap hak keluarga, termasuk ketika tanah diwariskan.
Materi yang disampaikan turut membahas dokumen tanah lama, seperti Letter C, Petok D, dan Girik. Masyarakat diingatkan agar tidak membuang dokumen tersebut karena masih dapat menjadi petunjuk riwayat tanah dalam proses pendaftaran. Dokumen lama perlu diperiksa dan dikonsultasikan lebih lanjut kepada perangkat desa atau kantor pertanahan.
Selain itu, masyarakat diperkenalkan dengan dua jalur pendaftaran tanah, yaitu melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan pendaftaran secara sporadik atau mandiri. Keduanya memiliki proses dan ketentuan yang berbeda, sehingga masyarakat perlu mencari informasi terlebih dahulu mengenai jalur yang sesuai dengan kondisi tanah dan program yang tersedia di wilayahnya.
Sosialisasi juga menjelaskan langkah awal yang dapat dilakukan sebelum mengajukan pendaftaran, yaitu memeriksa riwayat tanah di kantor desa, mencocokkan nama pemilik dan luas tanah, memastikan batas-batas tanah, serta menyiapkan dokumen persyaratan. Untuk kondisi tertentu, pemohon juga dapat diminta melengkapi dokumen pendukung, termasuk Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah sesuai ketentuan yang berlaku.
Melalui kegiatan ini, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya pendaftaran tanah dan tidak menunda pengurusannya. Dengan mengetahui dokumen yang perlu disiapkan serta tempat untuk berkonsultasi, masyarakat diharapkan dapat mengambil langkah yang tepat agar tanah yang dimiliki memperoleh kepastian hukum dan terhindar dari permasalahan di kemudian hari.






