GRESIK || RADAR JATIM. CO – Ketua DPRD Kabupaten Gresik, M. Syahrul Munir, dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Gresik atas dugaan pelanggaran kode etik anggota dewan.
Laporan tersebut disampaikan oleh Ketua Partisipasi Akar Rumput (PiAR) Gresik, Mas’ud Hakim, melalui surat pengaduan Nomor: 006/PiAR-PENGADUAN/BK-DPRD/V/2026 tertanggal 3 Juni 2026 yang ditujukan kepada Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Gresik.
Dalam surat pengaduan itu, PiAR menyoroti peristiwa yang terjadi saat audiensi antara pimpinan DPRD Gresik dengan para Pedagang Kaki Lima (PKL) korban penggusuran kawasan Semambung pada Kamis, 9 April 2026, di ruang audiensi Gedung DPRD Gresik.
Menurut kronologi yang disampaikan pelapor, audiensi berlangsung dalam suasana tegang karena tuntutan relokasi para PKL yang belum terpenuhi. Dalam forum tersebut, seorang pendamping warga yang dikenal dengan nama Ali Candih turut menyampaikan pendapat.
Namun, berdasarkan rekaman video yang beredar luas di media sosial, Ketua DPRD Gresik M. Syahrul Munir disebut secara tiba-tiba meminta Ali Candih keluar dari ruangan dengan nada tinggi. Dalam video tersebut juga terlihat adanya ajakan untuk berkelahi serta tawaran agar yang bersangkutan mengikuti jalannya audiensi melalui siaran langsung dari luar ruangan.
Situasi itu kemudian memicu penolakan dari peserta audiensi dan membuat suasana pertemuan semakin memanas hingga audiensi dinilai tidak lagi berjalan kondusif.
PiAR menilai tindakan tersebut telah menjadi konsumsi publik dan menimbulkan keresahan masyarakat karena dianggap mencerminkan sikap yang tidak santun serta tidak menghormati hak warga untuk memperoleh pendampingan dalam menyampaikan aspirasi.
Dalam laporannya, PiAR mengacu pada ketentuan kode etik DPRD yang mengatur kewajiban anggota dewan menjaga kehormatan dan citra lembaga. Selain itu, pelapor juga menyinggung prinsip musyawarah untuk mufakat dan etika kepemimpinan yang mengharuskan pimpinan DPRD berperan sebagai fasilitator dalam penyelesaian persoalan masyarakat.
PiAR juga mengutip ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang mewajibkan anggota dewan menyerap serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat dengan sikap santun dan bertanggung jawab.
Atas dasar tersebut, PiAR meminta Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Gresik segera memproses laporan sesuai kewenangannya, memanggil dan memeriksa terlapor untuk dimintai keterangan, menjatuhkan sanksi etik apabila terbukti melanggar kode etik, serta mengumumkan hasil sidang etik kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban moral.
“Laporan ini harus segera ditindaklanjuti oleh BK Dewan karena ini merupakan dugaan pelanggaran serius yang dilakukan oleh Ketua DPRD. Tindakan yang tidak pantas kepada rakyat harus diproses secara adil oleh BK. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang kembali. Bagaimanapun juga rakyat adalah bagian penting dari pilar demokrasi. Tanpa rakyat, mereka bukan siapa-siapa. Karena itu, jauhi sikap arogan karena sejatinya setiap persoalan dapat diselesaikan melalui musyawarah,” ujar Mas’ud Hakim.
Masih Mas’ud mendorong BK segera menggelar sidang etik dewan jangan takut atau ragu ragu hingga enggan memprosesnya karena dugaan pelanggaran kode etik dewan dilakukan oleh ketua DPRD Gresik. Tegasnya.
Hingga berita ini ditayangkan, belum ada keterangan resmi dari Ketua DPRD Gresik M. Syahrul Munir terkait laporan yang disampaikan kepada Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Gresik tersebut.
(Red)
