Malang | radarjatim.co – Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) yang tengah magang di Kantor Hukum Hadi Sutjipto, S.H., M.H & Partner, terlibat langsung mendampingi keluarga debitur yang menghadapi ancaman penyitaan rumah akibat utang orang tua mereka yang belum lunas pada tanggal 3 Juli 2025.
Kasus bermula ketika orang tua dari keluarga tersebut meninggal dunia dengan meninggalkan pinjaman di Bank BRI. Pinjaman itu menggunakan rumah tinggal sebagai jaminan. Sayangnya, pinjaman belum lunas hingga pewaris wafat, dan kini pihak bank terus menagih sisa pembayaran kepada ahli waris.
Keluarga debitur tidak mengetahui detail perjanjian pinjaman, termasuk keberadaan atau ketidakhadiran asuransi jiwa. Akibatnya, beban utang sepenuhnya dibebankan kepada anak almarhum yang kini menjadi tulang punggung keluarga, meski tidak memiliki penghasilan tetap.
Tim mahasiswa UMM yang terdiri dari Muhammad Salsabila, Viland Wiryawan, Zulfaa Giusti Rajaa, dan Nashwa Dyah Arini mengatakan bahwa kasus ini membuka mata mereka tentang kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum perdata, terutama terkait warisan dan perjanjian utang-piutang.
Pihak bank menyatakan bahwa proses pinjaman telah sesuai dengan ketentuan, dan asuransi jiwa adalah pilihan, bukan kewajiban. Oleh karena itu, jika debitur meninggal dan tidak memiliki asuransi, maka ahli waris tetap bertanggung jawab atas sisa pinjaman sesuai hukum yang berlaku.
Merujuk Pasal 833 KUH Perdata, seluruh harta dan kewajiban pewaris secara otomatis beralih kepada ahli waris. Namun, hukum juga membuka peluang bagi ahli waris untuk menolak warisan atau menerima dengan hak inventarisasi jika nilai utang melebihi aset yang diwariskan.
Tim hukum Hadi Sutjipto, S.H., M.H & Partner tengah menjajaki kemungkinan mediasi dengan pihak bank. Mereka menekankan pentingnya penyelesaian damai yang mengedepankan prinsip keadilan dan kemanusiaan, serta perlunya transparansi dalam perjanjian kredit demi melindungi konsumen.
Selain pendekatan hukum positif, mahasiswa juga menyoroti pentingnya edukasi hukum masyarakat. Banyak warga tidak memahami implikasi hukum saat menandatangani perjanjian kredit, terutama soal risiko meninggal dunia dan tanggung jawab ahli waris.
Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016 menjadi dasar penerapan mediasi untuk menyelesaikan sengketa semacam ini secara damai. Mediasi menjadi jalan tengah menghindari penyitaan rumah dan tekanan psikologis yang lebih berat bagi keluarga debitur.
Kasus ini menjadi pembelajaran penting bahwa pendidikan hukum bukan hanya untuk akademisi, tetapi harus diterapkan langsung ke masyarakat. Keterlibatan mahasiswa dalam penanganan kasus nyata membuktikan bahwa sinergi kampus dan praktisi hukum mampu membawa perubahan sosial yang bermakna.
