GRESIK, [radarjatim.co~Pembangunan kawasan industri Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) di Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik yang diresmikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo beberapa waktu yang lalu, ternyata masih menyisakan berbagai persoalan pembebasan tanah. Warga pemilik tanahnya untuk pembangunan JIPE menuntut pembayaran jual beli hak atas tanah yang telah digunakan.
Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jokowi Mania (Joman) Jawa Timur, Arief Choirie, di kantor Joman Kabupaten Gresik, Kamis(1/4/2021).
“ Masalah kasus tanah yang belum diselesaikan JIIPE sangat memalukan Bapak Presiden Jokowi, karena JIPE merupakan proyek besar yang diharapkan untuk menyerap tenaga kerja, sedangkan pak Presiden sangat menentang pengambilan tanah milik warga dan tidak diselesaikan,”tegasnya.
Oleh karena itu, ia meminta pada JIIPE untuk segera menyelesaikan hak warga yang dipakai oleh JIPE, “ Ini penting untuk segera diselesaikan, karena kasihan warga yang tanahnya belum dibayar dan sangat berharap bertahun-tahun, tapi dipermainkan oleh mafia tanah,”ujarnya.
DPD Joman Jatim yang merupakan kumpulan relawan Presiden Jokowi berharap segera ada solusi terbaik dari permasalahan pembebasan tanah di JIPE tersebut. Jika tidak ada penyelesaian Joman Jatim siap menghadap Bapak Presiden Jokowi untuk melaporkan terkait masalah tersebut.
Sebelumnya, Mabes Polri terus mendalami kasus dugaan penguasaan tanah warga yang dijual kepada Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) di Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Dalam kasus ini sudah memasuki tahap penyidikan di Direktorat Tindak Pidana Umum. Selain itu kasus ini juga pernah dibahas Anggota Komisi III DPR RI dari F-PDIP, Arteria Dahlan, saat Rapat Kerja dengan Kapolri, Jenderal Idham Aziz dan jajarannya.
“ Kalau lihat berbagai kronologis kasus ini, hingga sampai ke Mabes Polri dan meja DPR RI, halk itu terbukti sangat kuatnya mafia tanah JIIPE Gresik ini,”ujar Arief Choirie. (ew)
