SIDOARJO || RADARJATIM.CO– Rapat koordinasi terkait akses jalan Desa Karangbong yang digelar di Kantor Kecamatan Gedangan, Senin (23/2/2026), berakhir tanpa kesepakatan bulat. Pertemuan yang mewajibkan kehadiran pimpinan 10 perusahaan besar dan Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, H. Warih Andono, SH, tersebut justru memicu perdebatan tajam mengenai teknis dan sumber pendanaan infrastruktur.
*Tarik Ulur Anggaran: Beton Pokir vs Pavingisasi*
Dalam forum tersebut, Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, H. Warih Andono, menawarkan solusi penggunaan dana Pokok Pikiran (Pokir) untuk betonisasi jalan. Namun, tawaran politisi Golkar ini disertai catatan agar pihak perusahaan turut berkontribusi dalam pembangunan plengsengan sungai di wilayah terdampak.
Alih-alih menyambut baik, pihak perusahaan justru menyatakan keberatan atas beban pembangunan plengsengan tersebut. Pihak industri secara mengejutkan hanya meminta perbaikan jalan berupa pavingisasi dan menyarankan agar dana Pokir dialihkan sepenuhnya untuk pembangunan plengsengan sungai. Kontradiksi ini memicu kekhawatiran warga akan daya tahan jalan terhadap armada besar perusahaan jika hanya menggunakan paving tanpa standar industri.
*Sangat Disayangkan, Dua OPD Teknis Tidak Diundang*
Ketegangan dalam rapat ini dinilai sebagai dampak dari tidak diundangnya dua instansi kunci oleh Camat Gedangan, yakni Dinas PU Bina Marga dan SDA serta Dinas Perhubungan (Dishub) Sidoarjo. Absennya kedua OPD teknis ini membuat pembahasan mengenai klasifikasi jalan dan anggaran menjadi bias secara regulasi.
“Sangat disayangkan Camat Gedangan tidak mengundang Dinas PU-BMSDA dan Dishub. Padahal, mereka yang memegang otoritas penuh soal anggaran betonisasi dan aturan kelas jalan bagi kendaraan berat. Tanpa kehadiran mereka, pimpinan perusahaan tidak mendapatkan kepastian hukum soal kontribusi mereka, dan masyarakat tidak mendapat jaminan kualitas jalan yang dibangun,” tegas Pelapor, Imam Syafi’i.
*Akses Notulensi Terbatas, Camat Sebut Wawancara Sudah Cukup*
Ketidakjelasan poin-poin kesepakatan tertulis dalam rapat tersebut semakin diperumit dengan sulitnya mengakses dokumen resmi hasil pertemuan. Saat dikonfirmasi mengenai notulensi rapat, Camat Gedangan, Asmara Hadi, S.STP, M.AP, memilih untuk tidak memberikan dokumen tersebut.
Camat berdalih bahwa informasi hasil rapat sudah tersampaikan melalui sesi wawancara media di lokasi. “Yang saya katakan, sampeyan (Anda) kan butuh informasi hasil rapat. Nah, hal itu sudah didapat dari wawancara baik dengan Wakil Ketua DPRD, Kades, dan lain-lain. Sehingga itu sudah cukup, karena informasi sudah didapat,” ujar Asmara Hadi melalui pesan singkat, Senin (23/2).
*Tuntutan Transparansi demi Sidoarjo Lebih Baik*
Imam Syafi’i menilai jawaban Camat tersebut tidak memenuhi standar transparansi publik. Menurutnya, wawancara lisan tidak bisa menggantikan kekuatan hukum sebuah notulensi rapat resmi pemerintah.
“Kami ingin Sidoarjo lebih transparan dalam menjawab laporan masyarakat. Tanpa notulensi resmi dan tanpa kehadiran OPD teknis, hasil rapat hari ini hanya menjadi wacana yang tidak punya deadline fisik yang pasti. Kami menagih janji betonisasi yang sebelumnya disampaikan OPD teknis kepada Ombudsman RI Jawa Timur,” pungkasnya.
Hingga saat ini, polemik antara pilihan pavingisasi versus betonisasi di Karangbong masih menggantung tanpa adanya kepastian kapan alat berat akan mulai bekerja di lapangan.
(Red)
