Gresik, Radarjatim.co – Menyikapi maraknya kasus kekerasan fisik bahkan pelecehan seksual yang menimpa beberapa Yayasan pondok pesantren oleh oknum pengasuhnya di wilayah Jawa Timur lebih tepatnya Kabupaten Gresik akhirnya menimbulkan pertanyaan kejelasan mengenai Ijin Operasional atau Ijop di setiap pondok pesantren.
Menjamurnya pondok pesantren (Ponpes) terutama di Kabupaten Gresik ini, ternyata masih ada Ponpes yang belum mengantongi ijin operasional (Ijop) untuk mencari keuntungan pribadi dengan memungut biaya mondok dengan nilai ratusan ribu bahkan jutaan rupiah setiap bulan dengan kedok SPP
Berdasarkan data yang tercantum pada website resmi di https://gresikkab.go.id hanya ada 148 Ponpes yang resmi tercantum memiliki ijin.
Menyikapi hal tersebut dicurigai salah satu pondok pesantren Tahfidzul Qur’an Al Faqih yang terletak di Kecamatan Manyar tepatnya di Jl. KH. Abdullah Faqih No.23, RT. 4, RW.2, Suci, Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Belum memiliki ijin operasional (ijop).
Dari penelusuran Tim Radarjatim.co pun mencoba mencari kejelasan mengenai kabar tersebut dengan menanyakan ke Kankemenag Kabupaten Gresik melalui salah satu staff di Kantor. Selasa (16/1/2024)
“Memang Pondok Pesantren (Ponpes) itu belum memiliki ijin mas, pihak Ponpes pun hingga saat ini belum ada komunikasi dengan kami” Ungkap Wayan Kasi Pontren Kemenag Kabupaten Gresik
“Bisa dicek saja ijinnya berlaku apa tidak, di data Base kami tidak ada, pada intinya pesantren tersebut bukan binaan kami karena belum ada legal formalnya, mohon maaf saya tdk bisa banyak memberikan keterangan terkait lembaga tersebut”, Tambah Wayan melalui pesan singkat Whatsapp.
Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5877 Tahun 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren, terkait pengusulan pendirian Pondok Pesantren baru perlu memperhatikan beberapa hal, diantaranya :
1. Memiliki legalitas hukum yang sah baik berupa yayasan atau lainnya yang dibuktikan dengan akta notaris dan nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang masih berlaku;
2. Memiliki bukti kepemilikan tanah milik atau wakaf yang sah atas nama yayasan atau lembaga yang mengusulkan izin operasional;
3. Memiliki susunan pengurus yayasan / lembaga yang cukup;
4. Memiliki surat keterangan domisili dari kantor kelurahan / desa setempat;
5. Mendapatkan surat rekomendasi izin operasional dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
6. Mengajukan surat permohonan izin operasional pesantren kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, sesuai dengan keberadaan lokasi bangunan pesantren.
Secara prinsip, pengusulan izin operasional pesantren didasarkan pada keberadaan lokasi bangunan pesantren.
Oleh karenanya tidak dibenarkan pengusulan izin operasional pesantren kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang berbeda dengan lokasi bangunan pesantren yang diusulkan. Demikian juga, tidak dibenarkan pengusulan satu izin operasional pesantren untuk pesantren cabang yang berada di kabupaten yang berbeda.
Berdasarkan informasi yang di dapatkan Tim Radarjatim.co, Setelah melakukan kunjungan ke Pondok yang diduga belum mengantongi ijin tersebut, meskipun rekan tim radarjatim .co tidak dipersilahkan masuk dan hanya boleh melalui jendela ruang tamu. Kamis (18/1/2024)
Saat dikonfirmasi Husnul Widad selaku Pengasuh Pondok Pesantren mengatakan bahwa kami sudah mengantongi ijin.
“Sudah mendapatkan ijin mas kita ke Kemenag, bahkan saya saja sama Kemenag Jawa Timur saja akrab mas saya kok” Ucap Widad (Pengasuh Ponpes) dengan nada seakan “kaget” dapat info bahwa pondoknya belum mengantongi ijin.
Tim Radarjatim.co mau meminta diperlihatkan berkas perijinannya akan tetapi beliau tiba-tiba menutup jendelanya tanpa basa basi.
Dengan dasar RUU Omnibus Law Cipta Kerja Pasal 53 (1), 62 (1) & 71, Sedangkan RUU Omnibuslaw tentang pendidikan Non Formal Formal Pasal 71 jelas 10 Tahun Pidana/Penjara dan/atau denda Rp. 1.000.000.000″.
“Semua Ponpes/Pondok Pesantren harus berbadan hukum Pendidikan dan ijin dari Pemerintah Pusat. Jika tidak, penyelenggaraanya bisa dipidana maksimal 10 tahun dan/atau denda Rp. 1.000.000.000.
Untuk itu, Redaksi radarjatim. co mendesak Kemenag RI mesti segera bertindak menertibkan yayasan pondok pesantren yang belum mengantongi ijin operasional agar ditutup sementara sambil memproses legalitas ijinnya
(Red-bersambung)
