Gresik || Radarjatim.co – Penyerahan SK (Surat Keputusan) perpanjangan masa jabatan Kepala Desa Se-Kabupaten Gresik telah diberikan langsung oleh Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, di gedung Wahana Ekspresi Pusponegoro (WEP), Rabu (5/6/2024).
Acara dihadiri Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, Sekretaris Daerah Achmad Washil Miftahul Rachman, Kepaka Dinas PMD Gresik Abu Hasan, Ketua Tim Penggerak PKK Nurul Haromaini Ali, beserta para pengurus PKK dari tingkat kabupaten hingga desa, Ketua Bhayangkari Gresik Ny. Myrna Adhitya, Ketua Persit Candra Kirana, Camat juga Kepala Desa Seluruh Kabupaten Gresik.
Mengawali sambutannya, Abu Hasan selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pemkab Gresik, menerangkan bahwa SK masa jabatan baru ini sekaligus membatalkan masa jabatan sebelumnya yang hanya 6 tahun.
“Dari yang semula 6 tahun kini menjadi 8 tahun, sebagai bentuk masa perpanjangan kepala desa, hari ini kita akan menyerahkan 306 SK baru, akan tetapi dari 306 tersebut ada sekitar 24 desa yang akan melangsungkan pemilihan kepala desa (Pilkades) pada tahun 2025.
“Sehingga masa jabatan kepala desa yang mestinya harus berakhir di tahun 2025, akan berakhir di tahun 2027,” jelasnya Kadis PMD Gresik.
Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik Jawa Timur, melalui Bupati Gus Yani berencana melakukan penjajakan untuk memberikan tunjangan akhir masa jabatan bagi para Kepala Desa (Kades).
Gus Yani sapaan akrabnya mengatakan bahwa hal ini merupakan sebagai bentuk ungkapan terima kasih atas pengabdian mereka selama menjabat.
“Tapi mengenai aturan dan dasar hukumnya kajiannya akan dibahas dengan dinas terkait. Seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Bappeda, BPKAD dan Staf Ahli Bupati”, terangnya.
Gus Yani memaparkan bahwa penyerahan SK ini merupakan tindak lanjut dari revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.
Dengan adanya Undang-undang tersebut, masa jabatan Kepala Desa yang awalnya 6 tahun bertambah menjadi 8 tahun.
“Problematika ditingkat desa tidaklah mudah dalam penyelesaiannya, terutama situasi pasca PILKADES (Pemilihan Kepala Desa), itulah sebabnya kenapa tunjangan ini penting untuk dibahas baik itu mengenai payung hukum serta regulasi dari rencana ini, masih butuh pembahasan lebih lanjut bersama pihak terkait,” ungkap Gus Yani.
“Kami harapkan para kepala desa setelah mendapat perpanjangan ini, mereka dapat melanjutkan program-program pembangunan yang telah direncanakan serta meningkatkan kualitas pelayanan untuk masyarakat,” ujar mantan Ketua DPRD Kab. Gresik (2019-2020) tersebut.
“Dengan begitu, Kepala Desa diharapkan dapat lebih fokus dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, maka akan membawa dampak perubahan positif bagi pembangunan desa di Seluruh Kabupaten Gresik” Pungkas Bupati Gresik usai penyerahan SK.(Rois)
