Kejari Rembang menetapkan dua orang tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Pokok Pikiran (Pokir) tahun anggaran 2022. hari ini (30/4/2025). Foto: Dok Kejari Rembang.
Rembang | radarjatim. co – Kejaksaan Negeri (Kejari) Rembang menahan oknum sekretaris desa inisial ZNR atas dugaan korupsi dana hibah pokok pikiran (pokir) Rp 600 juta. Selain ZNR, Kejari juga menahan TJD dari pihak swasta yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.
Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Rembang, Yusni Febriansyah, merilis hasil penyidikan yang telah dilakukan dalam kasus tersebut. Dari hasil penyidikan itu ditemukan dua alat bukti kuat untuk menjerat keduanya sebagai tersangka.
Kasus dugaan korupsi dana hibah pokir tahun anggaran 2022 yang diperuntukkan bagi kelompok tani di Desa Banowan, Kecamatan Sarang.
Tersangka ZNR berperan membuat semua dokumen administrasi fiktif dari mulai membuat surat keputusan pembentukan kelompok ternak fiktif, membuat proposal permohonan bantuan hibah pengadaan ayam petelur fiktif,” terang Yusni pada keterangan tertulis yang disampaikan pada wartawan, Rabu (30/4/2025).
“Dan membuat pertanggungjawaban fiktif penggunaan dana bantuan tersebut,” sambung Yusni.
Sementara, lanjut Yusni, TJD berperan mengambil alih dana bantuan tersebut dari kelompok tani tanpa melibatkan mereka sedikit pun dalam pengelolaan maupun pelaksanaan kegiatan.
“Bahwa akibat perbuatan kedua tersangka negara mengalami kerugian sebesar Rp 600 juta,” ucap Yusni.
Tindak pidana ini terungkap melalui proses penyidikan intensif yang dilakukan oleh tim penyidik Kejari Rembang. Keduanya kini telah ditahan di Rutan Kelas IIb Rembang selama 20 hari ke depan untuk mempercepat proses penyidikan lebih lanjut.
Atas perbuatannya, ZNR dan TJD dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1)KUHPidana serta Pasal 55 Ayat (1) KUHP
“Hukuman penjara seumur hidup atau minimal 4 tahun penjara, serta denda hingga Rp 1 miliar,” pungkasnya.
(Red)
