Jombang – RadarJatim.co | Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang seharusnya menjadi angin segar bagi masyarakat Desa Pojok Kulon, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, kini justru berubah menjadi teka-teki panjang yang belum menemukan ujung. Alih-alih memberikan kepastian hukum dan rasa tenang bagi warga, program ini malah memunculkan tanda tanya besar yang semakin hari semakin menumpuk, sama menumpuknya dengan berkas-berkas pengajuan warga yang entah kini “beristirahat” di mana.
Sementara itu, menurut penjelasan Carik / Sekretaris Desa Pojok Kulon, total warga yang telah mengajukan permohonan PTSL dan menyerahkan berkas lengkap sesuai persyaratan mencapai 775 pemohon. Dari jumlah tersebut, 525 warga telah menerima sertifikat, sementara sekitar 250 warga lainnya masih menunggu kepastian hingga saat ini. Data ini disampaikan langsung oleh Carik sebagai dasar informasi resmi yang beredar di masyarakat.
> “Jumlah total pengajuan 775 berkas. Yang sudah menerima 525 sertifikat. Sisanya sekitar 250 masih proses. Untuk keperluan klarifikasi, audit, atau apa pun silakan datang ke kantor desa, saya selalu ada di kantor,” ungkap Carik/Sekdes kepada RadarJatim.co.
Jika perlu, saya juga dapat: 🔥 mempertegas sisi investigasi (lebih kritis, namun masih sesuai kode etik) 🔥 menambahkan kutipan warga lebih emosional 🔥 menambahkan data perbandingan dengan desa lain atau aturan resmi PTSL
Program PTSL ini mulai berjalan sejak tahun 2024 dan telah dilakukan penyerahan sertifikat tanah secara bertahap. Pada tahap pertama, pemerintah desa telah membagikan 400 sertifikat kepada masyarakat. Selanjutnya pada tahap kedua, yang dilaksanakan pada Kamis, 4 Desember 2025, kembali dilakukan penyerahan 125 sertifikat, sehingga total sertifikat yang sudah disalurkan berjumlah 525 sertifikat.
Namun kenyataannya, jumlah warga yang telah mendaftar dan menyerahkan berkas lengkap mencapai 775 pemohon, sehingga terdapat sekitar 250 warga yang sampai ditulisnya berita ini belum menerima sertifikat mereka. Ironisnya, sebagian warga sudah melakukan pembayaran biaya administrasi sebesar Rp150.000 sejak Februari 2024, dengan keyakinan bahwa proses tersebut akan segera selesai. Akan tetapi, waktu terus berjalan, tahun telah berganti, dan sertifikat yang dijanjikan masih saja belum muncul nyata.
Janji Manis, Kenyataan Pahit
Sejumlah warga yang ditemui RadarJatim.co menyampaikan kekecewaan mereka. Mereka mempertanyakan mengapa proses yang seharusnya sederhana dan terstruktur justru berubah seperti perjalanan panjang tanpa tujuan.
> “Kami sudah membayar dan melengkapi persyaratan sejak Februari 2024. Sudah menunggu lebih dari satu tahun, tapi sertifikat belum jadi. Katanya sebentar, sebentar, tapi sebentarnya kok berbulan-bulan dan bertahun-tahun?” ujar salah satu warga dengan nada getir.
Warga lain menambahkan bahwa yang paling menyakitkan bukan hanya soal sertifikat yang tak kunjung selesai, tetapi juga kurangnya kejelasan informasi. Mereka merasa seperti sedang menunggu sesuatu yang tidak pernah diberikan tanggal pasti, kecuali janji yang terus diulang.
“Kami hanya meminta kejelasan, bukan mimpi. Kalau memang ada masalah, sampaikan. Bukan diam seperti ini,” tambah warga yang lain
Saat dikonfirmasi Radarjatim.co, Kepala Desa Pojok Kulon Agus Mas’udi menyampaikan bahwa pihak desa telah menyerahkan seluruh berkas ke BPN Kabupaten Jombang dan desa hanya bertugas mengumpulkan berkas masyarakat.
> “Semua berkas sudah kami serahkan kepada pihak BPN Jombang. Mohon maaf saya sedang sakit gigi sehingga belum bisa memberikan penjelasan panjang,” ujar Kepala Desa sebelum meninggalkan lokasi.
Pernyataan ini menimbulkan pertanyaan lanjutan: jika semua berkas sudah diserahkan ke BPN, lalu apa yang sebenarnya menyebabkan keterlambatan 250 sertifikat tersebut? Siapa yang bertanggung jawab memberikan informasi resmi kepada masyarakat? Dan mengapa warga seolah-olah dibiarkan menunggu dalam ketidakpastian?
Sementara itu, Carik/Sekretaris Desa Pojok Kulon memberikan jawaban yang cukup tegas dan terdengar seperti tantangan terbuka kepada masyarakat maupun media.
> “Kalau mau klarifikasi, audit, atau penjelasan apa saja silakan datang ke kantor desa. Mau aksi demo apa saja monggo, saya selalu ada di kantor,” ujar Sekdes dengan nada yang cukup lugas.
Pernyataan tersebut seolah ingin menunjukkan kedinamisan pemerintah desa yang selalu siap menghadapi pertanyaan. Namun, publik bertanya: kehadiran fisik di kantor apakah cukup untuk menggantikan kepastian hak atas tanah?
BPN Belum Bersuara, Publik Masih Menunggu
Yang lebih menarik, saat prosesi penyerahan sertifikat pada tanggal 4 Desember 2025, perwakilan dari BPN Kabupaten Jombang yang turut hadir tampak belum memberikan keterangan mengenai penyebab keterlambatan ratusan sertifikat tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, salah satu pihak BPN Kabupaten Jombang yang hadir saat penyerahan sertifikat PTSL masih belum memberikan keterangan resmi, dan tim investigasi RadarJatim.co masih berupaya meminta klarifikasi lanjutan untuk mendapatkan informasi yang berimbang sesuai kode etik jurnalistik.
Jika proses ini berjalan sebagaimana seharusnya, bukan tidak mungkin sertifikat yang menjadi hak masyarakat dapat selesai lebih cepat. Namun kenyataannya, ratusan warga masih harus menunggu tanpa kepastian, sementara program yang seharusnya membantu malah terasa seperti menguji kesabaran.
Publik Menanti Transparansi
Program PTSL pada prinsipnya adalah upaya negara untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. Namun tanpa transparansi, tanpa akuntabilitas, dan tanpa komunikasi yang baik, program sebesar dan sepenting ini justru bisa kehilangan kepercayaan publik.
Pertanyaan publik kini semakin tajam: Apakah sertifikat benar-benar sudah diproses di BPN?, Mengapa warga harus menunggu begitu lama?
Apakah ada hambatan administratif, teknis, atau faktor lain yang sengaja tidak disampaikan?
Dan sampai kapan masyarakat harus terus percaya tanpa bukti nyata? Jika program sertifikasi tanah yang semestinya mempermudah justru menjadi sumber kegelisahan, maka kata ‘lengkap’ dalam PTSL tampaknya perlu kembali dipertanyakan maknanya.
RadarJatim.co – Media Investigasi & Informasi Publik
akan terus mengikuti perkembangan kasus ini hingga ada kejelasan resmi.(Azm/Kabiro)
