SAMPANG || RADARJATIM.CO – Proyek perbaikan Jembatan Gantung Sepanjang 40 meter di Dusun Tembengan, Desa Tanggumong, Kabupaten Sampang, Madura, resmi diresmikan oleh Kapolres Sampang, AKBP Hartono, pada Rabu (20/05/2026). Meski mendapat apresiasi atas respons cepatnya terhadap keselamatan warga, proyek bertajuk “Jembatan Gantung Presisi Merah Putih” ini juga memantik diskusi terkait transparansi anggaran dan koordinasi antar-lembaga.
Kapolres Sampang, AKBP Hartono, menjelaskan bahwa perbaikan jembatan yang digarap dalam waktu tujuh hari ini merupakan langkah darurat atas dasar kemanusiaan. Menurutnya, kondisi jembatan sebelumnya rusak parah dan sempat memakan korban.
“Program ini merupakan inisiatif bersama dari Kapolri. Saya mengajak masyarakat untuk bekerja secara swadaya karena pernah ada anak yang terjatuh di sini,” ujar Hartono usai acara peresmian yang dihadiri jajaran PJU Polres Sampang, Camat Sampang, hingga Pj Kepala Desa Tanggumong.
Mengenai anggaran, Hartono secara terbuka menyampaikan bahwa pihaknya tidak menghitung total biaya secara rinci karena bersumber dari dana internal kepolisian, swadaya masyarakat, serta bantuan pihak ketiga.
“Terkait anggaran, kami tidak menghitung totalnya karena ada sumbangan dari masyarakat, dan anggota (Polres) juga ikut andil,” tambahnya. Berdasarkan pantauan, proyek ini telah rampung sekitar 90 persen, di mana beberapa komponen seperti tali seling baja utama dipertahankan dan dicat ulang demi efisiensi.
Di sisi lain, langkah taktis kepolisian ini memicu tanggapan dari kalangan legislatif dan pemerhati kebijakan publik di Sampang terkait pentingnya etika tata pemerintahan.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sampang, Muhammad Salim, S.Sy., S.H., M.H., menyampaikan apresiasi tinggi kepada para donatur dan pihak kepolisian yang menginisiasi perbaikan infrastruktur tersebut. Namun, ia mengingatkan agar ke depan sinergi dengan pemerintah daerah tetap dikedepankan.
“Secara etika, kami berharap pihak kepolisian yang menginisiasi perbaikan tersebut dapat berkoordinasi dengan pihak pemerintah—baik DPRD Sampang selaku wakil rakyat, maupun Dinas PU Cipta Karya sebagai perwakilan pemerintah daerah yang berwenang membidangi urusan infrastruktur,” kata Salim.
Salim menilai koordinasi ini penting agar pelaksanaan kegiatan sosial atau pembangunan komunal tetap berjalan beriringan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing lembaga yang diatur undang-undang, seperti UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPRD Sampang, Baihaki Munir, saat dimintai keterangan memilih irit bicara. Ia mengaku masih akan mempelajari lebih lanjut mengenai detail kegiatan fisik yang diinisiasi oleh Polres Sampang tersebut.
Kritik lebih tajam datang dari Ketua Media Center Sampang (MCS), Fathor Rahman, S.Sos. Ia menyoroti potensi risiko dari pengelolaan dana non-pemerintah oleh institusi penegak hukum di luar skema APBN atau APBD untuk pembangunan fisik.
“Pengumpulan dana pihak ketiga oleh institusi kepolisian untuk proyek fisik rawan menimbulkan benturan kepentingan. Hal ini perlu dicermati agar integritas penegakan hukum tetap terjaga, terutama guna menghindari spekulasi publik terkait asal-usul donasi,” tegas Fathor Rahman.
Ia juga menambahkan bahwa pengerjaan proyek fisik secara mandiri berpotensi mengaburkan tugas inti kepolisian dalam menegakkan hukum dan memelihara keamanan, yang dikhawatirkan mengambil alih peran dinas teknis terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum (PU).
Melalui dinamika ini, masyarakat berharap sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan legislatif di Kabupaten Sampang dapat berjalan lebih optimal, sehingga pembangunan fasilitas publik ke depan tidak hanya cepat, tetapi juga akuntabel dan berkelanjutan.
(F-R)
