Jakarta ||RADARJATIM.CO — Akhiar Salmi, S.H., M.H., Pakar Hukum Universitas Indonesia, menilai pernyataan Presiden Prabowo tentang pentingnya pemerintahan bersih mencerminkan komitmen kuat untuk membangun tata kelola negara yang berintegritas.
“Menyambut baik statement dari Pak Prabowo, untuk menegakkan pemerintahan yang bersih, mulai dari diri beliau, gubernur, bupati, seluruh jajaran pemerintahan sampai ke tingkat bawah,” kata Akhiar di Jakarta.
Menurut Akhiar, komitmen tersebut bukan hanya sekadar seruan moral, melainkan penegasan bahwa seluruh proses penyelenggaraan negara harus dilakukan dengan standar etika tinggi.
Ia menilai kepemimpinan Prabowo menunjukkan keseriusan dalam menegakkan integritas birokrasi.
“Itulah komitmen beliau. Kita mendukung Pak Prabowo, saya yakin beliau serius, buktinya orang yang dekat dengan beliau [tersandung kasus korupsi], diproses hukum dan dipecat,” tegas Akhiar.
Penegakan Hukum Tegas Tingkatkan Kepercayaan Publik
Akhiar menyebut bahwa tindakan tegas terhadap pihak dekat presiden yang tersandung kasus hukum memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo.
Menurutnya, salah satu dampak besar korupsi adalah terhambatnya penggunaan APBN untuk kesejahteraan rakyat.
“Karena korupsi menghambat terwujudnya tujuan negara kita yang ada di alinea keempat pembukaan Undang-Undang dasar kita,” ujarnya.
Ia menilai dukungan presiden kepada lembaga penegak hukum menjadi sinyal kuat bahwa negara semakin serius memberantas korupsi.
Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri, dan Kejaksaan menurutnya semakin menunjukkan arah positif.
“On going masih banyak kasus-kasus, sekarang KPK sudah mulai lagi proses OTT,” tuturnya.
Akhiar berharap tiga lembaga penegak hukum tersebut dapat bekerja tanpa pandang bulu.
“Kita berharap 3 penegak hukum di bidang korupsi berlomba-lomba untuk mengembalikan uang hasil jarahan ilegal,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Akhiar juga menyoroti pentingnya percepatan pembahasan dan pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset.
Ia menyebut regulasi tersebut sebagai instrumen penting untuk mempercepat pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.
“Perlu dipercepat juga, di zaman Pak Prabowo ini, Undang-Undang perampasan Aset, sehingga lebih cepat uang yang mereka ambil bisa kembali ke negara,” jelasnya.
Menurut Akhiar, penguatan integritas aparat penegak hukum harus berjalan beriringan dengan penguatan regulasi agar pemberantasan korupsi berlangsung secara berkelanjutan.
“Betul-betul ditegakkan hukum yang keras, menurut saya, itu menjadi pelajaran kepada kepala-kepala daerah,” ujarnya.
Akhiar menilai komitmen Prabowo menunjukkan bahwa Indonesia bergerak menuju pemerintahan yang lebih bersih, adil, dan akuntabel.
(Mb)
