Jakarta | RADARJATIM.CO. ~ Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan aturan terbaru untuk seluruh kepala daerah.
Melansir dari berbagai sumber, Kamis (11/4/2024), salah satu aturan yang dibebankan kepada ASN adalah aturan tentang siap kapan saja dimutasi.
Sebenarnya mutasi mempunyai tujuan yang sangat baik buat ASN.
Tujuan mutasi adalah meningkatkan / mengembangkan karir ASN dengan perpindahan keposisi yang lebih tepat tentunya.
Tetapi banyak para ASN yang terbebani dengan aturan mutasi tersebut.
Alasannya bermacam-macam tetapi alasan terbanyak adalah tak ingin jauh dari tempat tinggal.
Bicara tentang mutasi ASN, Mendagri Tito Karnavian beberapa hari yang lalu telah keluarkan sebuah aturan terbaru tentang mutasi ASN.
Aturan mutasi ASN tersebut tertera dalam surat Mendagri Nomor 100.2.1.3/1575/SJ.
Berkat surat Mendagri tersebut membuat para kepala daerah tak bisa lagi seenaknya melakukan mutasi kepada ASN di daerahnya.
Tetapi aturan mutasi ASN ini diterbitkan dalam rangka menyambut Pilkada tahun 2024.
Sehingga melarang para kepala daerah untuk melakukan mutasi ASN.
Bahkan bagi kepada daerah yang ngeyel dan tetap melakukan mutasi ASN akan mendapatkan sanksi.
Sanksi tersebut tertera dalam pasal 71 ayat 5 UU No 10 Tahun 2016 yaitu pembatalan pencalonan kepala daerah petahana sebagai calon peserta pemilu oleh KPU.
Informasi kami dari Aparatur pemerintah kabupaten Nduga saat ini tidak sesuai aturan di Mutasi dinas atau Badan penilaian disisi lain tidak sesuai aturan di PJ Bupati Nduga ganti bagu atau Lama masa bakti nya, terima kasih pak Mendagri pusan bisa keluar surat terbuka? Apresiasinya pak menteri RI Jakarta pusat.
Informasi terkini saat di PJ Bupati Nduga kebijakan memberikan nota Ben berapa kepala dinas Kepala Badan di lingkungan pemerintah daerah kabupaten Nduga mekanisme bagaimana Kedepan sasuai aturan diterapkannya
(Red)
