Surabaya || radarjatim.co – Komisi D DPRD Surabaya menggelar rapat dengar pendapat (hearing) terkait pengaduan berdirinya tiang listrik ditengah halaman sekolah SMP 10 Muhammadiyah dan SMA 7 muhamadiyah Surabaya. Selasa 15/04/2025.
Rapat dengar pendapat (hearing) dihadiri perwakilan SMP 10 Muhamadiyah,SMA 7 muhamadiyah,majelis Dikdasmen MPC Mulyorejo, Dishub, Dinas PU, Bagian Hukum Pemkot dan Anggota komisi D DPRD Surabaya.
Hal terundan dari pihak PLN tidak hadir dalam rapat tersebut.
RDP digelar adanya aduan permasalahan berdirinya tiang listri ditengah halaman sekolah yang menghambat pembangunan sekolah dan membahayakan keselamatan siswa siswi sekolah SMP 10 dan SMA 7 Muhamadiyah Surabaya.
Perwakilan dari majelis Dikdasmen MPC Mulyorejo menurut
Keterangannya menjelaskan bahwa pihak sekolah sudah mengajukan surat pada PLN pada 12 Desember 2024 untuk pemindahan tiang listrik yang ada di halaman sekolah. Namun terkesan lambat penanganannya pada tanggal 30 Desmber 2024 Pihak PLN melakukan surfey belum adatindak lanjut yang sangat memuaskan.
Pada tanggal 30 Januari pihak sekolah menerima surat dari PLN persetujuan pemindahan tiang Listrik,namunhal tersebut sangat memberatkan pihak sekolah karna tercantum biaya pemindahan yang cukup besar bagi sekolah yaitu sebesar Rp. 31,4 juta.
Hal tersebut belum bisa dilaksanakan karna besarnya biaya untuk pemindahan tiang tersebut, kami meminta kejelasan pada PLN karena tanah tersebut milik kami dan sejak tahun 1970 tanah tersebut sudah berdiri bangunan sekolah dasar
SD Muhammadiyah VII, berdirinya tiang tersebut tanpa adanya Izin dari pemilik lahan ini. pungkas Nafis
Hal senada juga dijelaskan oleh M.Basuki pengurus Amal Nusan PCM Mulyorejo bahwa berdirinya tiang listrik di tengah sekolahan tersebut tidak ada pemberitahuan dan izin dari yayasan tersebut, hal itu menjadikan keberatan kami dengan biaya yang begitu besar Rp. 31.4 juta untuk pemindahan tiang listrik tersebu,’Ujarnya.
Hal ini membuat rencana pembangunan gedung baru terhambat dan belum bisa dilaksanakan.
Sementara keterangan dari Dishub yang diwakili sdr Hilmy menjelaskan kalau masalah pemindahan itu kewenangan PLN
Kami hanya mengerjakan utilitas penerangan jalan umum saja (PJU) pungkasnya.
Dari Bina marga PU Surabaya Bu Indah menjelaskan memang ada celah pengaturan utilitas tiang listrik dilahan pribadi.
Mengingat pengaturan ulititas jaringan PLN yang lama banyak
Yang tidak memiliki dukumen perijinanan yang lengkap.
Menurut indah sesuai peraturan perda no 5 tahun 2017 dan perwali no 47 tahun 2015 menerangkan bahwa pemasangan utilitas PLN dilahan pemerintahan tidak dikenakan sewa, untuk pemasangan dilahan pribadi seharusnya mendapatkan perlindungan hukum.
Hal itu biasnya PLN mengunakan acuan UU ketenagalistrikan
tahun 2009 no 27 yang memberikan hak pada PLN untuk bisa membangun ultitas di tanah pribadi seringkali izinnya tidak jelas , imbuh Bu Indah.
Anggota Dewan dr.Michael Leksodimulyo menyingapi bahayanya ada utilitas listrik dekat dengan area belajar anak karena pengaruh paparan elektromagnetik yang bisa menganggu kesehatan anak sekolah bisa menyebabkan terjadi Leukimia,masalah tidur, gangguan kongnitif dan tumbuh kembang anak.
Saya berharap Muhamadiyah menyiapkan bukti kepemilikan lahan tersebut sebelum pemasangan tiang tersebut di area belajar sekolah tersebut, bila tidak ada kesepakatan pemindahan tiang tersebut bisa diproses Hukum karna menyangkut keselamatan siswa dalam belajar dan tumbuh kembang anak ” Ujarnya.
dr.Akhmarawita Kadir ketua komisi D DPRD Surabaya menutup rapat kordinasi dengan hasil DPRD Surabaya memfasilitasi sekolah muhamadiyah dengan Dinas terkait untuk membantu pemindahan tiang listri aktif di lingkungan sekolah yang sangat berbahaya dalam kelangsungan pendidikan siwa Siswi sekolah tersebut.
(BSK)
